Sah! Pemerintah Umumkan BBM Naik, Ketua HMI Makassar: Pemerintah Blunder

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah telah sah menaikkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM).

BBM itu meliputi pertalite, solar subsidi, dan pertamax nonsubsidi.

"Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Ketua HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsyi Jailolo pun angkat bicara mengenai kebijakan yang baru-baru dikeluarkan pemerintah ini.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan kesalahan karena telah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Arsyi, alasan pemerintah karena beban APBN yang naik akibat mensubsidi minyak bumi itu tidak masuk akal.

Ia mengaku, dampak dari kenaikan BBM minyak justru harus dikedepankan. 

Karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

"Harusnya MPR-RI harus menekan Presiden dan jajarannya khususnya menteri terkait, untuk tetap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Segalanya dapak berdampak pada kehidupan masyarakat dari daerah ke kota. Pemerintah telah blunder," katanya, Sabtu (3/9/2022).

Arsyi menambahkan, pengelola negara harus paham bagaimana mensejahterkan rakyat.

Pasalnya, kondisi roda ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih betul pasca pandemi yang menyerang dua tahun lamanya.

"Mari kita melakukan pendekatan teori negara kesejahteraan atau welfare state. Setidaknya ada empat, misalnya saja pengelola negara harus menjamin tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang," jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan BBM memicu inflasi yang tidak bisa dibendung.

"Kenaikan sekitar 5 persen sampai 10 persen membuat harga makanan dan minuman dapat meningkat secara drastis yaitu sekitar 20 persen sampai 30 persen," tambahnya.

Bahkan, Arsyi memprediksi setidaknya ada empat problem yang akan ditemui di masyarakat pasca kenaikan harga BBM.

"Akan mengakibatkan semakin meluasnya masalah kemiskinan, dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat, memperparah masalah pengangguran, serta akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi dan inflasi," tutupnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur Muh Sauki Maulana