16 ASN Pemda Maros Ditunjuk Jadi PLT Kades
Mereka merupakan ASN yang berasal dari kecamatan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nama-namanya diusulkan oleh camat
Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Jelang Pilkades November mendatang, sebanyak 16 ASN ditunjuk sebagai Pelaksanaan Tugas (PLT) kepala desa.
Penunjukan guna menjalankan sementara roda pemerintahan Kades yang akan berakhir pada 5 September.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Muhammad Idrus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) bagi desa yang habis masa jabatanya.
“Mereka menjabat mulai 6 September hingga dilantiknya Kades yang terpilih yang akan dilantik pada Januari 2023,” katanya, Kamis, (1/8/2022).
Mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari kecamatan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nama-namanya diusulkan oleh Camat.
“Syarat untuk menjadi Plt harus ASN, bisa dari instansi mana saja sesuai persetujuan bupati termasuk staf kantor camat harus mendapat persetujuan,” jelasnya.
Idrus menjelaskan, desa tidak boleh mengalami kekosongan pimpinan.
“Pelayanan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga setelah penetapan, jabatan kades terhitung habis dan harus digantikan,” ujarnya.
Enam belas desa yang bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades), 17 November 2022 yakni Desa Timpuseng, Cenrana, Bontotallasa.
"Tanete, Sudirman, Toddopulia, Purnakarya, Benteng Gajah, Toddolimae, Bontomatinggi, Bontomanurung, Tupabiring, Marannu, hingga Tellumpanuae," katanya.
Berikut daftar PLT Kades di Maros
Siti Marliah - Timpuseng
Ahmad Maulana - Cenrana
Bandi Ba'dung - Bontotallasa
Muhammad Aris - Tanete
Zulfikri - Sudirman
Machmud - Toddopulia
Akman - Purna Karya
Firman - Benteng Gajah
Rahmatiah - Toddo Limae
Nurdin L - Bonto Matinggi
Andi Ichsan Marannu
Bahrun - Tellumpanuae
Yisriadi Arif - Bonto Manurung
Baharuddin - Tompobulu
Andi Syaifullah - Pattanyamang
Idrus menambahkan, saat ini sudah tahapan proses pengumuman daftar pemilih tambahan.
Idrus membeberkan dalam pemilihan kepala desa tahun ini pihaknya memasukkan di perda terkait pemungutan suara berbasis elektronik.
“Kita masukkan pasal e-Voting untuk payung hukum jika suatu saat ada desa yang mau menggunakan metode itu,” ujarnya.
