Breaking News:

Fraksi PPP: Plt OPD Sulsel Sulit Dimintai Pertanggungjawaban

Menurut A Sugiarti Mangun Karim, sesuatu yang diatur dalam peraturan daerah harus diatur peraturan daerah. Tidak boleh diatur oleh peraturan gubernur.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Waode Nurmin
Dokumentasi
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani saat menyampaikan jawaban Gubernur Sulsel atas pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna di lantai 3 gedung DPRD Sulsel, Rabu (31/8/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel A Sugiarti Mangun Karim turut menanggapi rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan Gubernur Sulsel.

Anggota Fraksi PPP itu menyebutkan seharusnya pengajuan Ranperda bisa dilakukan sejak awal.

Sehingga tidak harus lahir Pergub untuk mengatur struktur organisasi seperti yang dilakukan.

"Kita berharap bahwa mulai saat ini kita harus mampu menempatkan aturan itu menjadi panglima kita dalam meletakkan kebijakan," katanya saat Rapat Paripurna bersama Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani.

Menurutnya, sesuatu yang diatur dalam peraturan daerah harus diatur peraturan daerah. Tidak boleh diatur oleh peraturan gubernur.

"Kami berharap manajemen atau mengatur OPD supaya bisa secara profesional dilakukan," ujarnya.

Ia berpendapat setelah rancangan peraturan daerah disahkan, mampu menempatkan personil yang bisa bertanggung jawab penuh.

Tidak lagi meletakkan pelaksana tugas (Plt) kepada OPD yang bersangkutan.

Apalagi jika pada plt ada di beberapa OPD.

Sehingga sulit bagi anggota dewan membangun komunikasi dan meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan OPD.

"Mudah-mudahan ini kali terakhir sehingga tidak ada lagi plt kedepan," harapnya.

Setelah rancangan peraturan daerah itu ditetapkan, ia berharap bisa menjadi peraturan daerah tentang struktur kelembagaan pemerintahan di provinsi.

"Kami berharap eksekutif dalam hal ini gubernur dan seluruh perangkat daerah memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat dan menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi," katanya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved