Empat Tuntutan HMI Maros Diterima DPRD Maros, Janji Dibawa ke Jakarta

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buttasalewangan berhasil masuk ke dalam Kantor DPRD Maros yang mendapat penjagaan ketat dari aparat Polri dan Satpol PP, Senin (29/8/2022).

Setelah aksi mereka ikut turun ke jalan sebagai bentuk penolakan atas isu kenaikan harga BBM.

Massa itu mulai berkumpul di depan DPRD Maros sekitar pukul 16.00 Wita, setelah melontarkan tuntutan di dua lokasi berbeda sebelumnya.

Setiba di lokasi, massa langsung melakukan orasi secara bergantian.

Mereka meminta didengarkan oleh anggota dewan yang ada di gedung DPRD Maros.

Kemudian setelah beberapa menit melakukan orasi mereka berhasil masuk ke ruangan paripurna DPRD.

Ketua Umum HMI cabang Maros, Muhammad Akmal mengatakan, mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat.

“Apalagi saat ini masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi covid-19,” katanya.

Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

“Kami juga mendesak pemerintah untuk merevisi pasal pasal RKUHP yang tidak pro rakyat,” ungkapnya.

Tidak hanya memberikan pernyataan sikap, HMI juga turut memaparkan beberapa solusi untuk persoalan energi yang terjadi saat ini. Berikut solusi tersebut.

Pertama, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Kedua, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.

Ketiga, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

Keempat, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir, menerima aspirasi mahasiswa.

 “Ini ranahnya pusat. Jika kita menerima maka akan kita sampaikan ke pusat. Masukan dari adik-adik akan kita sampaikan ke Komisi VII,” janjinya.

Politikus Golkar itu juga mengatakan saat ini pasti pemerintah sedang mencari pola agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.

“Tadi yang dikatakan adik-adik mahasiswa ini benar, sekitar 60 persen memang pemakai BBM subsidi golongan keatas,” bebernya.

Dia pun berjanji akan membawa aspirasi tersebut secepat mungkin.

“Teks ini akan segera saya kirim ke komisi VII, dan akan saya bawa langsung ke Jakarta dalam waktu dekat,” tutupnya.

Sementara itu, terkait adanya dugaan mafia migas di Maros, Kapolres Maros AKBP Awaludin Amin menyebutkan masih melakukan pendalaman 

"Berikan kami waktu untuk mendalami hal ini, jika benar ada oknum kami yang terlibat, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada," tutupnya. (*)