Suku Bunga BI

Suku Bunga BI Naik, Guru Besar Ekonomi Unhas Prof Marzuki: Sudah Pertimbangkan Risiko

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Hasriyani Latif
Tangkapan layar video
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Prof Marzuki DEA, saat menjadi narasumber di Forum Dosen beberapa waktu yang lalu. Prof Marzuki DEA menilai kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) sudah mempertimbangkan risiko. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Marzuki DEA menilai kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) sudah mempertimbangkan risiko.

Sebagaimana diketahui, BI menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen.

“Saya kira sudah mempertimbangkan risiko yang lebih sulit, yang kemungkinan dapat terjadi jika tetap mempertahankan pada 3,50 persen, sehingga terpaksa dinaikkan 25 basis point,” katanya, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (26/8/2022).

Prof Marzuki menjelaskan bunga kebijakan di negara-negara maju sejak lama sudah naik, seperti di Amerika Serikat. 

Semuanya bertujuan untuk menekan adanya arus keluar modal (capital out flow) ke negara-negara yang bunganya lebih tinggi imbal hasilnya. 

“Mungkin dari perkembangan data BI arus keluar modal tersebut sudah meningkat, sehingga dikhawatirkan akan memberatkan cadangan devisa negara,” katanya.

“Kemudian bisa meneyebabkan nilai tukar rupiah melemah, sehingga semakin mempersulit arah peningkatan inflasi dan aktivitas sektor riel yang masih sangat tergantung dari impor bahan baku luar negeri,” jelas Prof Marzuki.

Lebih lanjut, Prof Marzuki mengatakan dari pemodelan ekonomi makro BI, dianggap risiko menaikkan suku bunga kebijakan akan masih lebih banyak manfaatnya daripada risiko negatifnya. 

Hanya masalahnya, kebijakan tersebut akan memberi sinyal negatif bagi pelaku ekonomi secara umum.

Prof Marzuki pun menyebut diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan yang akan diambil para otoritas strategis terkait.

Utamanya, BI, Kemenkeu, OJK, dan kementerian-kementerian yang terkait langsung dengan kemungkinan krisis dapat timbul.

“Seperti kementerian ESDM, Industri, Perhubungan, Perdagangan, dan Pertanian,” sebutnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved