Realisasi APBD 2022 Makassar Baru 30 Persen, Satpol PP Tertinggi, Ketahanan Pangan Terendah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar rendah.

Dari Rp5 triliun APBD 2022, serapan anggaran 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar baru Rp1,5 triliun atau 30 persen realisasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman menyatakan, masih ada 31 OPD yang realisasinya dibawah 40 persen.

Tiga OPD terendah, Dinas Pekerjaan Umum baru membelanjakan anggaran Rp42 miliar atau 4,57 persen dari pagu Rp899 miliar.

Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi Rp30 miliar atau 12,38 persen dari pagu Rp243 miliar.

Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dengan realisasi Rp4,5 miliar atau 17,54 persen dari pagu Rp25 miliar.

“Paling tinggi serapan anggarannya itu Satpol PP sebesar 51,31 persen, Dukcapil 48 persen, dan Balitbangda 47,36 persen,” kata Helmy, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Serapan APBD 2022 Sulawesi Selatan Baru 46,29 Persen, Kemendagri Turunkan Tim

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Ray Suryadi Arsyad menyayangkan hal tersebut.

Khususnya Dinas PU Makassar dengan serapan anggaran terendah atau mendapat rapor merah.

“Saya sangat prihatin dengan serapan anggaran dinas PU. Itu tandanya dinas PU tidak sungguh-sungguh menyelesaikan segala macam aspirasi dan hal penting dianggap perlu untuk segera diperbaiki,” katanya.

Harusnya ada langkah efektif untuk mempercepat penyerapan anggaran. Secara langsung ini akan berdampak ke masyarakat, mereka tidak bisa menikmati program infrastruktur pemerintah sesuai yang diprogramkan.

“Apa sulitnya untuk memenuhi segala aspek administratifnya kalau itu yang dianggap sebagai kendala,” jelasnya.

Tunjangan Penghasilan ASN Ditangguhkan!

Akibat minimnya serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) terpaksa ditangguhkan.

Mereka tidak bisa menerima TPP sebelum serapan anggarannya mencapai 40 persen. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Dakhlan.

Ia menegaskan, baru beberapa OPD dicairkan TPP-nya karena masih banyak belum cukup 40 persen realisasi.

“Penangguhan TPP dilakukan sejak Mei, ini sebagai konsekuensi rendahnya sarapan anggaran OPD,” katanya.

Dakhlan menambahkan, penyebab minimnya serapan anggaran di masing-masing OPD.

“Intinya tidak ada persoalan di kas daerah, kita akan bayar kalau ada kegiatan dan sudah ada surat perintah membayarnya,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin Halid mendukung upaya penangguhan TPP tersebut.

Menurutnya, TPP memang diberikan kepada ASN jika pegawai menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kalau tidak kerja apa yang mau diukur, TPP kan dilihat dari apa yang sudah dikerjakan,” jelasnya.(*)

Serapan Anggaran 51 OPD Makassar

APBD: Rp5.009.472.832.263.00

Realisasi: Rp1.530.510.921.867.68 (30,55 persen)

Dinas Pendidikan

Anggaran: Rp1.061.297.722.754.00

Realisasi: Rp460.554.015.069.66 (43,40 % )

Dinas Kesehatan

Anggaran: Rp589.668.863.757.00

Realisasi: Rp219.521.280.919.00 (37,23 % )

Dinas Pekerjaan Umum

Anggaran: Rp899.256.099.550.00

Realisasi: Rp41.076.828.896.00 (4,57 % )

Dinas Penataan Ruang

Anggaran: Rp28.225.000.000.00

Realisasi: Rp7.045.950.270.00 (24,96 % )

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran: Rp28.769.768.000.00

Realisasi: Rp6.588.410.772.00 (22,90 % )

Satuan Polisi Pamong Praja

Anggaran: Rp36.411.492.000.00

Realisasi: Rp18.684.458.715.00 (51.31 % )

Dinas Pemadam Kebakaran

Anggaran: Rp46.682.000.000.00

Realisasi: Rp19.511.124.568.00 (41.80 % )

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran: Rp22.841.556.897.00

Realisasi: Rp8.535.344.837.00 (37.37 % )

Dinas Sosial

Anggaran: Rp27.347.146.000.00

Realisasi: Rp5.543.413.314.00 (20.27 % )

Dinas Ketenagakerjaan

Anggaran: Rp20.003.780.000.00

Realisasi: Rp7.681.964.236.00 (38.40 % )

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran: Rp16.518.341.980.00

Realisasi: Rp7.403.676.404.00 (44.82 % )

Dinas Ketahanan Pangan

Anggaran: Rp25.895.335.000.00

Realisasi: Rp4.542.039.245.00 (17,54 % )

Dinas Pertanahan

Anggaran: Rp15.760.343.218.00

Realisasi: Rp4.627.633.022.00 (29,36 % )

Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran: Rp128.298.520.000.00

Realisasi: Rp26.105.318.456.00 (20,35 % )

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran: Rp17.124.361.120.00

Realisasi: Rp8.342.792.189.00 (48,72 % )

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggaran: Rp30.467.376.900.00

Realisasi: Rp7.819.249.143.00 (25,66 % )

Dinas Perhubungan

Anggaran: Rp141.488.109.838.00

Realisasi: Rp46.618.256.227.00 (32,95 % )

Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggaran: Rp43.995.000.000.00

Realisasi: Rp15.529.208.736.00 (35,30 % )

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Anggaran: Rp34.391.768.502.00

Realisasi: Rp6.108.228.057.00 (17,76 % )

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran: Rp17.037.722.000.00

Realisasi: Rp6.318.262.213.00 (37,08 % )

Dinas Pemuda dan Olahraga

Anggaran: Rp243.732.025.000.00

Realisasi: Rp30.165.799.737.00 (12,38 % )

Dinas Kebudayaan

Anggaran: Rp20.373.645.131.00

Realisasi: Rp5.914.946.322.00 (29,03 % )

Dinas Perpustakaan

Anggaran: Rp9.834.925.550.00

Realisasi: Rp3.513.717.345.00 (35,73 % )

Dinas Kearsipan

Anggaran: Rp7.120.387.908.00

Realisasi: Rp3.157.872.527.00 (44,35 % )

Dinas Perikanan dan Pertanian

Anggaran: Rp47.300.369.000.00

Realisasi: Rp5.557.081.997.00 (32,89 % )

Dinas Pariwisata

Anggaran: Rp64.110.466.000.00

Realisasi: Rp19.997.803.777.00 (31,19 % )

Dinas Perdagangan

Anggaran: Rp36.535.648.800.00

Realisasi: Rp6.915.790.587.00 (18,93 % )

Sekretariat Daerah

Anggaran: Rp251.235.923.744.00

Realisasi: Rp90.454.133.283.00 (36,00 % )

Sekretariat DPRD

Anggaran: Rp191.938.216.572.00

Realisasi: Rp74.484.715.322.00 (38,8 % )

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran: Rp37.295.000.000.00

Realisasi: Rp14.308.832.243.00 (38,37 % )

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran: Rp101.427.340.703.00

Realisasi: Rp 32.521.726.555.00 (32,06 % )

Badan Pendapatan Daerah

Anggaran: Rp130.028.422.000.00

Realisasi: Rp43.208.029.371.00 (33,23 % )

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Anggaran: Rp43.589.658.858.00

Realisasi: Rp10.253.403.975.00 (23,52 % )

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran: Rp9.594.000.000.00

Realisasi: Rp4.543.770.839.00 (47,36 % )

Inspektorat Daerah

Anggaran: Rp23.564.000.000.00

Realisasi: Rp9.767.533.747.00 (41,45 % )

Kecamatan Biringkanaya

Anggaran: Rp46.775.968.074.00

Realisasi: Rp20.705.360.261.00 (44,26 % )

Kecamatan Bontoala

Anggaran: Rp31,450,000,000.00

Realisasi: Rp12,134,401,183.00 (38,58 % )

Kecamatan Makassar

Anggaran: Rp41.794.971.171.00

Realisasi: Rp17.424.458.380.00 (41,69 % )

Kecamatan Mamajang

Anggaran: Rp36.147.000.000.00

Realisasi: Rp14.519.479.120.00 (40,17 % )

Kecamatan Manggala

Anggaran: Rp38.366.000.000.00

Realisasi: Rp15.759.926.815.00 (41,08 % )

Kecamatan Mariso

Anggaran: Rp29.521.000.000.00

Realisasi: Rp14.308.092.696.00 (48,47 % )

Kecamatan Panakkukang

Realisasi: Rp48.435.000.000.00

Anggaran: Rp18.191.019.464.02 (37,56 % )

Kecamatan Rappocini

Anggaran: Rp42.450.000.000.00

Realisasi: Rp19.896.459.297.00 (46,87 % )

Kecamatan Tallo

Anggaran: Rp41.622.000.000.00

Realisasi: Rp18.666.917.987.00 (44,85 % )

Kecamatan Tamalanrea

Anggaran: Rp37.408.555.000.00

Realisasi: Rp16.456.155.641.00 (43,99 % )

Kecamatan Tamalate

Anggaran: Rp47.583.718.544.00

Realisasi: Rp20.481.557.414.00 (43,04 % )

Kecamatan Ujung Pandang

Anggaran: Rp34.205.947.569.00

Realisasi: Rp16.391.860.887.00 (47,92 % )

Kecamatan Ujung Tanah

Anggaran: Rp28.645.000.000.00

Realisasi: Rp10.360.831.509.00 (36,17 % )

Kecamatan Wajo

Anggaran: Rp25.818.000.000.00

Realisasi: Rp10.480.765.766.00 (40,60 % )

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Anggaran: Rp11.860.930.000.00

Realisasi: Rp3.985.828.980.00 (33,60 % )

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran: Rp18.228.405.123.00

Realisasi: Rp7.823.193.552.00 (42,92 % )