Opini Tribun Timur

Mewaspadai Panasnya Bara Inflasi

Pemerintah telah bersinergi dengan pemangku kepentingan lain melalui beberapa kebijakan strategis.

Editor: Saldy Irawan
ISTIMEWA
Pengamat Ekonomi Sulsel, Prof Marsuki DEA 

Oleh: Marsuki
(Guru Besar FEB Unhas)
 
​SECARA kumulatif trend krisis yang dikenal sebagai Stagflasi, yakni stagnasi beriringan inflasi atau sebaliknya, menjadi trend persoalan global.

Terjadi akibat berbagai macam krisis secara global, baik akibat Pandemi-Covid yang belum berakhir, kemudian secara tiba-tiba terjadi konflik geopolitik akibat perang di Eropa Timur yang selanjutnyan menyebabkan dampak munculnya krisis energi, komoditas pertanian, dan mulai terasanya akan timbulnya krisis di pasar keuangan di negara-negara maju, sekelas Amerika dan China.

Sehingga persoalan krisis Stagflasi ini sangat mengkhawatirkan bagi semua pelaku ekonomi, mulai para para pemimpin negara secara global termasuk Indonesia, para otoritas sector riel, fiskal, moneter, dan keuangan, sampai ke para pelaku ekonomi strategis konsumen, pengusaha, dan pihak pemerintah dalam berbagai tingkatan wilayah.

​Oleh karena itu telah dilakukan berbagai pertemuan-pertemuan antara pihak strategis baik dalam skala global seperti G20, dan nasional-daerah seperti Rakornas dalam upaya menginventarisasi dan memetakan persoalan yang dihadapi untuk segera dicarikan solusinya sebelum terjadi persoalan berat yang nantinya akan lebih sulit dikendalikan.

Di Indonesia yang dikhawatirkan dari krisis stagnasi dipicu persoalan inflasi. Trend perkembangan inflasi sejak beberapa waktu terakhir mulai mengkhawatirkan, sudah menembus batas toleransi sesuai (3+/-1), karena sudah 4,89 persen secara nasional di 30 propinsi dari 37.

Bahkan ada kasus yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, diatas 8 % di beberapa propinsi pulau Sumatera, seperti Aceh, kasus Padang, Riau, Palembang.

​Berarti para pihak strategis perlu melakukan koordinasi dan sinergi untuk memitigasi perkembangan bara panas inflasi supaya perkembangannya tidak semakin liar.

Sebab jika tidak, maka akan banyak dampak negative yang akan timbul, terutama bagi masyarakat berpendapatan tetap dan kecil apalagi yang tidak menentu.

Masalahnya akan memicu timbulnya gejolak social, politik, dan gangguan stabilitas dalam tatanan hidup masyarakat di masing-masing wilayah.

​Oleh karena itu BI bersama lembaga strategis terkait lainnya pada tanggal 18 Agustus 2022 meyelenggarakan Rakornas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved