Jika Pemerintah Naikkan Harga Pertalite, Mahasiswa Makassar Takkan Diam!

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Menurut Luhut, saat ini pemerintah masih mempertimbangkan baik dan buruknya dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Sebab kebijakan ini akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat atau kemampuan konsumsi masyarakat.

"Minggu depan (pekan ini), Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi)," tutur Luhut, Jumat (19/8/22).

Luhut menyebut, saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga anggaran subsidi yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, makin membengkak.

Presiden Jokowi, lanjut Luhut, sudah memberikan perintah ke para menteri agar memberikan bantalan sosial agar bisa menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu saat pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM.

Pemerintah tidak mungkin terus mempertahankan dan menambah subsidi.

Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi BBM dan kompensasi kepada PT PN maupun PT Pertamina dengan total Rp 502 triliun.

Selain itu, pada Rancangan APBN 2023 pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi lebih rendah yakni sebesar Rp 210,7 triliun.

Alokasi anggaran subsidi energi yang lebih rendah ini berarti pemerintah mengurangi alokasi volume BBM bersubsidi atau dengan pilihan naik harga.

Dengan adanya sinyal kenaikan harga ini, pemerintah tetap harus menjaga kuota BBM subsidi saat ini hingga pemberlakuan harga baru nanti.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, telah mewacanakan kenaikan harga Pertalite dari ini Rp 7.650 per liter harga saat ini menjadi Rp 10.000 per liter.

Sementara kenaikan harga solar subsidi belum bisa dijelaskan.

Penolakan Mahasiswa

Rencana pemerintah menaikkan harga pertalite yang merupakan jenis BBM paling murah setelah solar, mendapat penolakan mahasiswa Makassar.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI) Makassar, Amir, mengatakan sudah lama mendiskusikan harga BBM yang akan mengalami kenaikan.

Sejak BBM jenis premium dihapuskan, kata Amir, mereka sudah mengendus akan ada rencana baru pemerintah yang membuat masyarakat semakin susah.

"Kami di UMI dari kemarin sudah bicara soal ini. Kita sudah duga, tiga bulan saat penghapusan premium akan ada kenaikan harga BBM pertalite, ini tentu berdampak besar ke masyarakat," ujarnya, Minggu (21/8/22) malam.

Bentuk memperjuangkan suara rakyat, lembaga kemahasiswaan yang ada di UMI akan terdepan menolak kenaikan harga pertalite.

Dalam waktu dekat, kata Amir, BEM FTI UMI akan duduk bersama dengan lembaga kemahasiswaan lainnya guna mengatur strategi aksi yang akan dilakukan.

"Yang kita pikir bagaimana nasib masyarakat kecil, karena itu kita harus memperjuangkan sebelum pemerintah sah menaikkan harga pertalite," tukasnya.

Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makassar, Agus Umar Dani, mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga pertalite dengan alasan tidak bisa menanggung subsidi, bukan solusi.

Justru akan memicu gelombang protes dari masyarakat.

Dia memperkirakan, jalan-jalan di Makassar akan ditutup oleh elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

“Kita tidak mengharapkan hal-hal buruk terjadi, tapi kalau tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, rakyat tidak boleh disalahkan saat melakukan tindakan di luar batas wajar,” ujarnya.

“Kami yang saat ini berada di lembaga, tentu akan berdiri bersama masyarakat, membersamai masyarakat dalam menyuarakan yang benar,” tambahnya.

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Zulkarnain, mengatakan akan merespon jika harga bahan bakar betul-betul naik.

“Saya belum bisa saya sampaikan apa yang akan kami lakukan, tapi kalau memang itu terjadi maka kami tidak bakalan diam,” tegasnya.

Presiden BEM KEMA FSD Universitas Negeri Makassar (UNM), Asman, mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga pertalite, tentu menjadi permasalahan bagi rakyat.

Karena ketika BBM mengalami kenaikan harga, kebutuhan lainnya juga ikut naik.

“Kalau ditanyakan persoalan apakah ada gerakan aksi (unjuk rasa) terkait isu ini, saya pastikan ada. Saat ini teman-teman masih konsolidasikan,” jelasnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Anas Iswanto Anwar, mengatakan dalam situasi sekarang yang belum kembali normal keadaannya (pasca pandemi Covid-19), masyarakat masih kesulitan dan belum stabil.

Kebijakan menaikkan BBM tidak berpihak pada masyarakat. Karena berbicara soal bahan bakar, itu tidak hanya untuk konsumsi publik, tapi juga akan berpengaruh transportasi mobilitas barang.

“Kalau BBM naik, biaya transportasi naik, pasti harga jual akan naik. Maka semakin sulitlah masyarakat. Ini yang saya maksud pemerintah belum membuat kebijakan yang berihak pada masyarakat,” ujar Anas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Dr Marzuki DEA, jika perkembangan geopolitik di Eropa Timur termasuk beberapa negara maju, seperti Amerika dan China belum tunjukkan arah perbaikan, maka kemungkinan kenaikan harga BBM jadi kenyataan.

Karena dari sisi alasan pemerintah, untuk terus mensubsidi BBM sangat memberatkan APBN.

Bahkan disampaikan jika harga BBM tidak dinaikkan akan meningkatkan jumlah subsidi yang besar sekali, sekitar Rp500 triliun.

Tapi masalahnya, jika memperhatikan data-data penggunaan subsidi BBM, belum banyak yang digunakan selama 6 bulan ini, masih banyak sisa, apalagi penerimaan pajak dijelaskan cukup signifikan peningkatannya.

“Jadi sepertinya agak anomali, jika mendesak harga BBM dinaikkan segera saat mana kondisi ekonomi baru sedang mau pulih. Disayangkan sekali jika dipaksakan,” ujarnya.

Menurut Marzuki, momentum pemulihan sudah mulai terasa, seperti membaiknya trend pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di seluruh wilayah.

Sehingga jika benar kenaikan tersebut dilakukan, jelas akan membuat aktivitas ekonomi dan bisnis kembali akan bermasalah.

HL Tribun Timur Senin (22/8/2022). (*)