Jika Pemerintah Naikkan Harga Pertalite, Mahasiswa Makassar Takkan Diam!

“Kalau ditanyakan persoalan apakah ada gerakan aksi (unjuk rasa) terkait isu ini, saya pastikan ada. Saat ini teman-teman masih konsolidasikan,” jelasnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Anas Iswanto Anwar, mengatakan dalam situasi sekarang yang belum kembali normal keadaannya (pasca pandemi Covid-19), masyarakat masih kesulitan dan belum stabil.

Kebijakan menaikkan BBM tidak berpihak pada masyarakat. Karena berbicara soal bahan bakar, itu tidak hanya untuk konsumsi publik, tapi juga akan berpengaruh transportasi mobilitas barang.

“Kalau BBM naik, biaya transportasi naik, pasti harga jual akan naik. Maka semakin sulitlah masyarakat. Ini yang saya maksud pemerintah belum membuat kebijakan yang berihak pada masyarakat,” ujar Anas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Dr Marzuki DEA, jika perkembangan geopolitik di Eropa Timur termasuk beberapa negara maju, seperti Amerika dan China belum tunjukkan arah perbaikan, maka kemungkinan kenaikan harga BBM jadi kenyataan.

Karena dari sisi alasan pemerintah, untuk terus mensubsidi BBM sangat memberatkan APBN.

Bahkan disampaikan jika harga BBM tidak dinaikkan akan meningkatkan jumlah subsidi yang besar sekali, sekitar Rp500 triliun.

Tapi masalahnya, jika memperhatikan data-data penggunaan subsidi BBM, belum banyak yang digunakan selama 6 bulan ini, masih banyak sisa, apalagi penerimaan pajak dijelaskan cukup signifikan peningkatannya.

“Jadi sepertinya agak anomali, jika mendesak harga BBM dinaikkan segera saat mana kondisi ekonomi baru sedang mau pulih. Disayangkan sekali jika dipaksakan,” ujarnya.

Menurut Marzuki, momentum pemulihan sudah mulai terasa, seperti membaiknya trend pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di seluruh wilayah.

Sehingga jika benar kenaikan tersebut dilakukan, jelas akan membuat aktivitas ekonomi dan bisnis kembali akan bermasalah.

HL Tribun Timur Senin (22/8/2022). (*)