Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemuda Pancasila Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sulsel, Minta Kadis Lingkungan Hidup Dipecat

Mereka seragam menggunakan baju loreng merah hitam berlambang pancasila. Sebagian datang menggunakan sepeda motor dan juga mobil komando.

Tayang:
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDDIN
Pemuda Pancasila berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (4/8/2022).  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan massa Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan berunjuk rasa di gedung DPRD Sulsel dan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (4/8/2022).

Mereka seragam menggunakan baju loreng merah hitam berlambang pancasila. Sebagian datang menggunakan sepeda motor dan juga mobil komando.

Secara bergantian mereka berorasi di atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Unjuk rasa dimulai di depan gedung DPRD Sulsel.

Beberapa saat berorasi di depan gedung wakil rakyat itu, sebagian kemudian masuk ke gedung aspirasi DPRD Sulsel.

Di dalam ruang gedung aspirasi itu, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila St Diza Rasyid Ali menyampaikan secara langsung tuntutannya ke perwakilan DPRD Rahman Pina.

St Diza Rasyid Ali mengatakan ada dua permasalahan besar di Sulsel yang menjadi tuntutannya.

Pertama kasus malpraktek yang terjadi di RSUP Wahidin Sudirohusodo yang membuat Danendra bayi berusia satu bulan meninggal akibat salah suntik obat.

Atas peristiwa tersebut, Pemuda Pancasila meminta Pemprov mengusut dan melanjutkan ke proses hukum jika terdapat malpraktik di rumah sakit tersebut.

Selain itu, ia meminta oknum yang terlibat agar dipecat beserta Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya.

Kasus kedua yang menjadi tuntutan Pemuda Pancasila terkait penambang liar di Desa maccini Baji Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Di desa itu, penambang tidak memiliki izin penambangan dari dinas terkait.

Sehingga dalam unras ini, Pemuda Pancasila meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tambang ilegal.

Kemudian meminta izin CV Baji Minasa dibekukan, mendesak Gubernur dan DPRD Sulsel memanggil pihak terkait untuk mengadakan RDP.

Serta meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel dipecat.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved