Andi Suhada Tinjau Kantor Lurah Sawrigading, Atap Bocor Hingga Ganggu Pelayanan Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Lurah Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang dikeluhkan masyarakat karena tak layak digunakan.

Salah satu warga atas nama Yulia Rahma menyampaikan, Kantor Lurah Sawerigading kerap kali mengalami genangan.

Penyebabnya karena atap kantor lurah bocor sehingga air hujan merembes turun ke lantai.

Baca juga: Andi Suhada Sappaile Reses di Kelurahan Sawerigading, Warga Keluhkan Drainase dan Kantor Lurah

"Sudah bocor-bocor atapnya, tidak pernah diperbaiki," ucapnya saat menghadiri reses Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile di Jl Bontolempangan, Kamis (4/8/2022).

Hal senada disampaikan Lurah Sawerigading, Feisal Habriyono.

Ia membeberkan sejak dibangun pada 1994 lalu, kantor ini sama sekali belum direnovasi.

Bukan hanya atap yang bocor, rangka plafon juga sudah tidak kuat.

Ditakutkan akan roboh jika terus dibiarkan seperti itu.

Saat tergenang, pelayanan di kelurahan terpaksa harus dipindahkan ke kontainer Recover Center yang berlokasi di depan kantor Kelurahan.

"Tiap hujan pasti merembes airnya, makanya kami pindahkan pelayanan ke depan (kontainer)," jelasnya.

Ia berharap pihak DPRD membantu agar pembenahan kantor lurah ini bisa masuk dalam program Pemkot Makassar.

"Tadi sudah kita sampaikan ke Bu Dewan, katanya akan diusahakan supaya masuk di APBD Perubahan," bebernya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile meninjau langsung kantor Lurah Sawrigading usai reses.

Ia menilai bahwa kantor tersebut memang tidak layak dan butuh sentuhan.

"Kalau dari 1994 berarti ini tambal sulam yah. Sebagai penyambung lidah masyarakat kami akan sampaikan ke Pemkot, karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan," paparnya.

"Akan kita tindak lanjuti, bisa dicarikan anggaran di perubahan, kan nanti ada pergeseran anggaran. Dana sisa akan dipakai karena ini urgent," sambungnya.

Selain Kantor Lurah Sawerigading, DPRD Makassar juga pernah menyoroti kantor Lurah Kunjung Mae Kecamatan Mariso dan Kantor Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang.

Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman sangat menyayangkan hal tersebut.

Menurutnya, Kota Makassar yang selama ini didengungkan menuju kota dunia tapi kantor kelurahan tidak memadai. Bahkan masih menumpang di tempat milik warga.

"Ini mungkin menjadi perhatian juga, karena sudah puluhan tahun kantornya itu ditempati, sekarang masih milik warga,” tegas Yeni Rahman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsy Zubir menyampaikan, ada beberapa pembenahan kantor lurah yang masuk APBD Pokok tahun ini.

Diantaranya Kantor Lurah Berua, Kantor Lurah Cambaya dan Kantor Lurah Buakana.

Untuk 2023 mendatang, Pemkot Makassar akan membangun sekitar 15 kantor kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Dianggarkan di APBD 2023 pokok. Ada 15 tersebar di beberapa kecamatan. Selama ini memang banyak meminta usulan tapi kita kembalikan ke lurahnya,” ucapnya.

Meski pembangunan kantor tersebut dirasa mendesak, yang menjadi kendala adalah lahannya.

“Kami hanya membangun, urusan lahannya diberikan masing-masing kelurahan,” ujarnya.(*)