Pemkot Makassar
Dinas PU Dinilai Lamban Ekseskusi Infrastruktur Lorong Wisata
46 lorong wisata di Makassar direncanakan akan dilaunching 17 Agustus ini belum memperlihatkan progres signifikan.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
lihat foto
Meski sudah banyak OPD yang turun melihat lorong tersebut namun belum ada perubahan sesuai yang direncakan pemerintah.
"Sampai sekarang tidak ada realisasi, ada yang janji tanaman, cat, perbaikan lorong. Warga bahkan disuruh menggunakan swadaya untuk membeli cat," beber salah seorang warga.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman menjelaskan, Pemkot Makassar sudah mengatur penganggarannya di APBD Pokok 2022 ini.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan anggaran lorong wisata pada APBD Perubahan. Termasuk 2023 mendatang.
"Anggarannya melekat di OPD masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab terkait lorong wisata," ungkap Helmy.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Muhammad Rheza menegaskan, untuk pengerjaan fisik ada yang melalui mekanisme penunjukan langsung dan ada juga yang harus ditender.
"Tender ini yang butuh waktu karena harus melalui proses dan prosedural. Tapi insyaa Allah semua berupaya menyelesaikan secepatnya," kata Rheza.
Masalah swadaya masyarakat, lanjutnya, itu sangat diperlukan juga karena akan menunjukkan kemandirian.
Tidak harus selalu menunggu dari pemerintah, namun sifatnya sukarela.
"Salah satu tujuan longwis kan pemberdayaan masyarakat. Makanya dibentuk dewan lorong," pungkasnya. (*)
