Bapenda Makassar Siapkan Pembayaran Retribusi Sampah Lewat QRIS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Makassar bakal menerapkan pembayaran Retribusi Sampah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code.

Sekretaris Bapenda Makassar, M Fuad Arfandi mengatakan, pemberlakukan QRIS bertujuan mempermudah transaksi atau pembayaran Retribusi Sampah di masyarakat.

Penggunaan QRIS kata Fuad, sapaanya merupakan amanah dari pemerintah pusat.

"Kan amanah dari pemerintah pusat itu melalui Bank Indonesia kita sudah mulai didorong bagaimana elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah," ucapnya saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar.

Kata Fuad, salah satu wujud elektronifikasi transaksi adalah bagaimana mengembangkan pembayaran pajak secara digital diantaranya melalui Qris.

"Sekarang kita mulai dorong SKPD difasilitasi Bank Indonesia dan bank Sulsel kita sudah siapkan itu QRIS," tuturnya.

Selain itu, penerapan QRIS juga bisa meminimalisir kebocoran pajak.

Pembayaran langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara.

Caranya, warga cukup menscan QR code atau QRIS tersebut, otomatis pembayaran akan muncul dan bisa dibayar secara langsung.

"Kalau pakai scan uangnya langsung masuk ke kas daerah, jadi orang tidak pakai uang tunai lagi. Masyarakat tinggal scan," jelasnya.

Untuk menerapkan metode ini, Bapenda menunggu kepulangan Wali Kota Makassar Danny Pomanto dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengapresiasi langkah tersebut.

Pembayaran pajak melalui elektronifikasi transaksi memang harus dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

"Itu memang kita genjot bagaimana pembayaran pajak dilalukan dengan transparan," ujarnya.

Disamping itu, sosialiasi ke masyarakat harus dilakukan.

Sentuhan lembut dari pemerintah tingkat bawah mulai dari RT/RW, lurah hingga camat harus dilakukan agar masyarakat mengerti.

"Dengan sentuhan hati ke masyarakat melibatkan RT/RW pasti bisa walaupun memang sekarang masih ada yang menolak," pungkasnya. (*)