Haris Azhar dan Fatia Maulidiati Bahas Kebebasan Ruang Sipil di Fakultas Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Diskusi publik tentang kebebasan ruang sipil di Makassar berlangsung di Baruga Prof Baharuddin Lopa, Kampus Unhas Tamalanrea, Rabu (20/7/2022).

Hadir aktivis HAM Haris Azhar, Koordinator KontraS Fatia Maulidiati dan Akademisi Unhas Dr Maskun.

Kegiatan ini digagas Perhimpunan Studi dan Advokasi Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Insersium) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unhas.

Kebebasan sipil seharusnya berjalan seiringan dengan konsep demokrasi di Indonesia.

Namun, Fatia menilai kebebasan ruang sipil telah ditekan melalui hadirnya pasal karet di ITE hingga RKUHP

"Teman mahasiswa, akademisi banyak melakukan riset tentang negara hari ini kerap kali dikriminalisasi melalui pasal Karet UU ITE, " Jelas Fatia

"Kemudian hari ini di Pasal 256 RKUHP menyebutkan penghinaan kepada presiden yang akan berdampak pada kriminalisasi, " Sambungnya.

Ia menilai beberapa pasal dalam undang-undang ini telah menutup kebebasan sipil.

"Hari ini seharusnya sah-sah saja mengkritik pejabat negara, karena mereka dipilih rakyat. Dalam nilai demokrasi pejabat negara harus dikritik. Jadi ketika itu direnggut, demokrasi sudah tidak ada karena kebebasan sipil telah ditutup, " Ujar Fatia.

Senada dengan Fatia, aktivis HAM Haris Azhar mengatakan aturan hukum kini dijadikan benteng untuk tindakan menyimpang

"Aturan hukum dalam praktiknya menjadi alat melegitimasi represi," Kata Haris Azhar.

Di ruang sipil, Haris menilai ada komplikasi dalam hal kalkulasi yang bersifat kuantitatif.

Artinya, eksistensi sipil dihitung berdasarkan jumlah.

"Ruang sipil diisi pertarungan kalkulasi. Contoh saja, wilayah mana yang mendapat banyak bantuan saat pemilu. Pasti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah," Ujar Aktivis HAM ini

"Ini karena wilayah itu sudah merepresentasi 60 persen suara di Indonesia," sambungnya.