Demo di DPRD Sulsel, HMI Korkom Perintis Tolak Aplikasi MyPertamina
"Kami menilai itu tidak adil karena hanya masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas yang menikmatinya," sambungnya.
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aplikasi MyPertamina menuai penolakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Seperti disuarakan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Perintis Cabang Makassar.
Mereka berunjukrasa menolak aplikasi digital dari Pertamina di depan DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Jumat (15/7/2022) siang.
Unjuk rasa itu diwarnai bakar ban oleh massa aksi.
Selain itu, mereka sempat menggoyang pagar DPRD Sulsel lantaran tertutup akses saat hendak masuk.
Bahkan seorang diantaranya terlihat memukuli pagar besi DPRD Sulsel dengan batu karena tertutup rapat.
Beruntung polisi yang berjaga sigap menghalau dan menenangkan massa aksi.
Akibat unjuk rasa depan gerban DPRD itu, ruas jalan Urip Sumoharjo mengalami perlambatan arus kendaraan.
"Kami menolak keras aplikasi My Pertamina di Kota Daeng ini. Aplikasi ini juga masih tahap uji coba tapi untuk kendaraan roda empat," kata Kabid PTKP HMI Korkom Perintis Cabang, Marlin Wijaya.
"Kami menilai itu tidak adil karena hanya masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas yang menikmatinya," sambungnya.
Penolakan itu juga ditegaskan dalam enam poin tuntutan pernyataan sikap.
Diantaranya, menilai tidak ada keadilan dalam strata sosial, penganggaran tentang keselamatan kerja khususnya karyawan Pertamina dan konsumen.
Menyulitkan konsumen BBM bersubsidi, beresiko terjadi penyalahgunaan data pribadi, dan lain-lain.
Sekedar diketahui, aplikasi MyPertamina adalah mode transaksi melalui digital saat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU.
Pengendara yang menggunakan aplikasi itu, tidak lagi melakukan transaksi secara tunai.
