Serapan Anggaran Pemkot Makassar Rendah, Danny Pomanto Ultimatum Kepala Dinas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Serapan APBD 2022 Pemerintah Kota Makassar masih diangka 19,51 persen.

Padahal tahun anggaran telah berjalan satu semester alias enam bulan.

Kepala bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar.A. Zulfitra Dianta mengatakan, serapan anggaran semester ini sangat rendah.

Harusnya progres serapan anggaran sudah capai 40 persen.

"Serapan anggaran sampai 29 Juni itu data yang ada di kami kolektif dengan teman teman BPKAD secara keseluruhan 19,51 persen," tuturnya.

Rendahnya serapan anggaran APBD Pemkot Makassar menjadi perhatian Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Danny telah mengevaluasi beberapa OPD yang mendapat rapor merah atas serapan anggaran yang rendah.

"Tadi malam Pak Wali langsung melihat secara detail apa permasalahan utamanya di 11 SKPD yang kategori rendah," sebutnya.

11 OPD yang mendapat rapor merah dengan kategori serapan dibawah 15 persen seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Dinas Sosial, Dinas Ketahan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanahan.

"Dinas PU itu 2,64 persen, paling rendah. Yang lain 10 sampai 15 persen," ungkapnya.

Kemudian ada 30 SKPD yang masuk dalam kategori kuning antara 15 hingga 30 persen.

Sementara OPD yang serapan anggarannya diangka 30 hingga 40 persen hanya 10 OPD.

Beberapa diantaranya Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang, Manggala, Mariso, Biringkanaya, Sekretariat Daerah, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A), BPBD dan Pemadam Kebakaran. 

Beberapa OPD mengklaim lambannya program karena terkendala tender.

Ada beberapa rincian belanja yang salah tempat atau salah kamar sehingga masih penyesuaian atau perubahan anggaran.

"Selain itu dari penjelasan disampaikan memang ada paket yang memang sudah siap tayang. Jadi kalau proses tendernya sudah selesai mungkin realisasinya dalam waktu ini akan meningkat karena ada beberapa paket dan jembatan yang disebutkan itu susah siap tayang kalau ada pemenang," bebernya.

Selain anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga minim realisasi.

OPD masih berhati-hati untuk menggunakan anggaran tersebut.

Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup masih bingung untuk membelanjakan anggaran tersebut, apakah bisa secara tergabung di akun yang sama.

"Karena menurut pengadaan barang dan jasa itu harusnya dipisahkan. Tapi tadi malam sudah disimpulkan kalau ada penjelasan tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa bisa dibelanjakan dengan satu akun yang sama itu silahkan dibelanjakan," paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan menyampaikan rendahnya serapan anggaran bukan karena persoalan tidak adanya kas daerah.

Tetapi memang karena program-program di SKPD tak jalan.

"Bukan persoalan tidak ada uang, kita punya uang dan kita tidak tahan, kalau ada tagihan pasti kita bayar. Masalahnya program yang belum jalan," terangnya.

Dakhlan menyampaikan, kondisi seperti ini tidak terjadi ditahun-tahun sebelumnya.

Kendati demikian, ia optimistis penggunaan anggaran bisa optimal dan maksimal.

"Kami akan optimalkan, semoga tidak banyak SILPA tahun ini," pungkasnya. (*)