Bisakah Pemilih Berdaulat?

Suatu praktek kecurangan yang minim terjadi di orba (karena pemilu orba lebih didominasi oleh intimidasi ketimbang politik uang).

Uang dan pemilu seolah dua idiom yang melekat pekat di nalar rakyat.

Itu terjadi berkat rakyat merekam dengan seksama perilaku elit dan oknum penyelenggara yang memperlihatkan dengan telanjang praktik kecurangan.

Rakyat lantas membentuk persepsi sendiri melalui pencandraan mereka terhadap praktik proses pemilu.

Sehingga persepsi masyarakat terhadap pemilu lebih banyak ke arah negatif ketimbang positif.

Tantangan dari tahun ke tahun, baik itu penyelenggara pemilu, aktivis pemilu bahkan parpol, serta pemerintah adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap substansi pemilu, di saat yang sama pula, para oknum dari berbagai dimensi sosial itu mempraktekkan dan memanipulasi pemilu.

Maka suara pesimis terhadap pemilu yang berintegritas pun selalu muncul.

Kedaulatan Pemilih

Pemilih dalam tiap momentum pemilu kerap dipandang objek. Baik itu oleh parpol, penyelenggara, maupun pemerintah.

Pemilih dipandang sebagai orang yang perlu disadarkan, disosialisasikan, bahkan diajarkan tentang pemilu.

Padahal selama ini, persepsi negatif penyelenggaraan pemilu itu lahir dari pengamatan atas perlakuan oknum instansi tersebut.

Rakyat tak boleh dipandang sebagai objek, melainkan subjek yang perlu untuk mengkonsolidasikan diri menjadi pemilih berdaulat.

Terdengar sangat utopis, tetapi kenyataannya begitu. Gerakan itu mesti dibangun dari dalam, bukan dari luar pemilih.

Posisi pihak luar, dalam hal ini pemerintah, penyelenggara, dan parpol hanya memantik gerakan itu menguat. Pada ujungnya, pemilih yang berdaulat adalah kunci dari pemilu yang berintegritas.

Dalam kepemiluan di Indonesia, pemilih dapat diklasifikasikan ke beberapa varian. Pertama pemilih pragmatis, adalah pemilih yang menjatuhkan pilihan politik yang bergantung dengan hasil transaksional materil dan/atau non materil.