Bisakah Pemilih Berdaulat?

Zulfikarnain

SG JPPR Nasional 2017-2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rakyat indonesia sudah menikmati 23 tahun masa reformasi, tentu angka tersebut dikategorikan usia ‘dewasa’.

Begitu juga dalam hal politik dan pemilu, rakyat sudah melewati berbagai macam momentum pemilihan demokrasi liberal, dimana sirkulasi elit bergantung dari suara pemilih di bilik TPS.

23 tahun sudah lamanya rakyat terdidik oleh perhelatan pemilihan, mulai dari pilpres, pileg, pilgub, pilbup, hingga pilkades, bahkan pemilihan RT/RW.

Semua momentum politik itu dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung, dimana suara seorang tukang becak setara dengan suara seorang profesor, masing-masing dihitung satu.

Lalu, pada ujungnya, suara-suara itu diakumulasikan dalam rekapitulasi berjenjang, untuk mengetahui siapa kandidat yang memiliki suara terbanyak.

Terakhir, bagi kandidat yang memiliki suara terbanyak, maka layak melenggong untuk dilantik sebagai pemimpin atau wakil rakyat.

Tapi dalam situasi tersebut, benarkah pemilih berdaulat secara penuh?
Pada tahun 2014, penulis bersama JPPR Sulsel dan Lapar Sulsel pernah melakukan jajak pendapat terkait persepsi rakyat tentang pemilu.

Dari 400 responden di Makassar, Gowa, dan Jeneponto, kata yang paling banyak disebutkan oleh responden pertama kali adalah uang.

Dari jajak pendapat itu, ditemukan bahwa rakyat cenderung mempersepsikan pemilu dengan kata uang.

Sejatinya pemilu era reformasi, bahkan era orde lama, rakyat sudah terlibat sebagai pemilih.

Meski dalam berbagai literasi, terutama masa orde baru, menyebutkan keterlibatan masyarakat dianggap pasif, karena hanya sekedar menjadi pemilih yang diwajibkan memilih, bukannya dianggap sebagai hak dasar manusia.

Bahkan di era reformasi pun, sejak tahun 1999 hingga pemilu 2019, rakyat belum sepenuhnya bisa beranjak dari pemilih pasif menjadi pemilih aktif.

Malahan, pemilu era reformasi pada tahun 2004, perilaku politik uang massif terjadi.