Polemik ASN Wajib Booster, Selle KS Dalle: Jangan Tunggu DPRD Pakai Hak Interpelasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle menanggapi polemik ASN wajib booster.

Ia meminta edaran wajib vaksinasi booster kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sulsel ditinjau ulang.

Pemprov Sulsel mewajibkan ASN vaksin booster untuk mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Selle mengingatkan, jangan sampai DPRD Sulsel menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman atas kebijakan itu.

"Jangan menunggu DPRD mempergunakan hak interpelasi untuk bertanya keputusan gubernur," kata Selle kepada wartawan di DPRD Sulsel Kamis (16/6/2022).

Selle mengatakan sejumlah ASN mengeluh dan curhat kepada anggota DPRD atas kebijakan tersebut.

Selle mengakui kebijakan Sudirman itu baik, namun cara penerapannya kurang tepat. Baginya, TPP adalah persoalan hak ASN karena sudah diputuskan.

Memang sekadar insentif, tetapi, kata Selle, karena sudah jadi kebijakan dan ASN sudah tunaikan haknya, maka wajib memberikan TPP. Tidak boleh ada embel-embel persyaratan booster.

"Pak gubernur saya kira musti memperhatikan itu, karena suara dari bawah yang diterima DPRD. Seorang pemimpin yang bijak itu dia mesti responsif terhadap situasi yang ada, tidak boleh kaku terhadap kebijakan, apalagi kebijakan yang diambil pak gubernur ini menurut saya semangatnya bisa kita pahami," kata politisi Partai Demokrat itu.

Berdasarkan daya yang diperoleh Selle, banyak OPD yang tak membayarkan TPP ASN kendala utamanya karena masih banyak yang memenuhi persyaratan itu.

"Gubernur ini mesti memahami keluarga ASN, sehingga kalau sudah lembaga (DPRD) yang bersikap musti pak gubernur memperhatikan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah, menilai, kebijakan Pemprov Sulsel agak berlebihan dan kurang pas.

Selain mewajibkan ASN, Pemprov Sulsel juga mewajibkan seluruh keluarga ASN yang terdaftar dalam kartu keluarga wajib vaksinasi booster sebelum mencairkan TPP.

"Secara lisan, saya pernah usulkan untuk mewajibkan saja para ASN untuk vaksin booster, dan mengimbau keluarganya supaya ikut divaksin. Jadi sifatnya imbauan, bukan diwajibkan juga," kata Ullah.

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, hal lain yang juga penting menjadi perhatian Pemprov adalah terkait Putusan Mahkamah Agung nomor 31/P/Hum/2022.