Danny Pomanto Prioritaskan Guru Penggerak, Kadis Pendidikan: Semua Punya Peluang Sama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan melakukan seleksi calon kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri.

Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar sementara menyusun panitia seleksi.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menginginkan kepala sekolah berasal dari guru penggerak.

Karena itu, peserta seleksi berstatus guru penggerak memiliki peluang besar untuk menduduki kursi kepala sekolah.

"Iya, dites, kepala puskesmas juga dites. Minggu depan dites," ucap Danny, Minggu (12/6/22).

"Dites sesuai keahlian, guru kan ada formatnya itu (syarat), tapi saya maunya guru pelopor, guru penggerak," sambungnya.

Danny membocorkan, seleksi calon kepala sekolah menggunakan metode CAT dan wawancara.

Menurut Danny, seleksi calon kepala sekolah dan kepala puskesmas se-Kota Makassar, dijadwalkan dilaksanakan pekan ini.

Keinginan Danny ini sesuai dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang mengatakan semua guru penggerak di Indonesia akan diprioritaskan menjadi kepala sekolah.

Mengutip Kompas.com, Nadiem mengatakan bahwa guru penggerak merupakan salah satu program terpenting Kemendikbudristek untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di bidang pendidikan.

Program tersebut, jelas Nadiem, akan menjadikan para guru pemimpin perubahan terbaik.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya ingin menjadikan mereka guru-guru yang hebat, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadikan mereka pemimpin perubahan terbaik,” terang Nadiem.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Iwan Syahril, mengatakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) merupakan upaya pemerintah menghidupkan kembali semangat, daya juang, dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang ‘Merdeka Belajar’ dan selalu berpihak pada murid.

“Guru Penggerak adalah harapan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang akan menggerakkan roda-roda transformasi pendidikan di Indonesia,” tutur Iwan.

Melalui PPGP, lanjut Iwan, pemerintah berupaya mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan Indonesia.

Dari paradigma kepemimpinan yang berfokus kepada administrasi pendidikan menjadi paradigma kepemimpinan yang berfokus kepada pembelajaran murid.

“Melalui program ini, ke depan kita berharap lahir generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Pemimpin-pemimpin pendidikan yang memandang anak dengan rasa penuh hormat, pemimpin-pemimpin yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya,” ujar Iwan.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin, mengatakan terkait seleksi kepala sekolah, dia masih menunggu pembentukan pansel dari BKPSDM.

Setelah panitia seleksi terbentuk, dinas pendidikan akan berkoordinasi terkait mekanisme seleksinya.

"Saya menunggu petunjuk pak wali, paling tidak tahapannya ada dua, asesmen dengan CAT dan wawancara," ujarnya.

Untuk syarat-syarat penentuan kepala sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021.

Terkait keinginan wali kota untuk memprioritaskan guru penggerak menjadi kepala sekolah, Muhyiddin mengatakan jika jumlah guru penggerak di Makassar hanya 150 orang, sudah termasuk guru SMA dan guru sekolah swasta.

Sementara jumlah SD negeri di Makassar sebanyak 314 dan SMP negeri 55.

Melansir laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, guru SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Makassar yang terdaftar sebagai guru penggerak berjumlah 99 orang.

"Kita kasih peluang semua, untuk lebih detailnya kita tunggu arahan pak wali dan setelah terbentuk pansel," terangnya.

Kemampuan Manajerial

Pelaksana tugas Kepala SMPN 33 Makassar, Chaeruddin Hakim, merespon rencana Wali Kota Makassar untuk memprioritaskan guru penggerak menjadi kepala sekolah.

Menurutnya, secara nasional guru penggerak memang diberi peluang untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.

"Jadi guru penggerak diberi dua peluang, yakni sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas sekolah," ujarnya, Minggu (12/6/2022).

Terkait proses rekruitmen kepala sekolah ini, Chaeruddin yang akan memasuki masa pensiun memberi masukan kepada dinas pendidikan.

Jika menjadi kepala sekolah, katanya, guru penggerak tetap harus diberi penambahan ilmu terkait kemampuan manajerial.

"Mereka harus diupgrade, karena saya melihat muatan guru penggerak tidak ada aspek manajerial," katanya.

Berbeda dengan calon pengawas (cawas) dan calon kepala sekolah (cakep) non guru penggerak yang memang dipersiapkan untuk memiliki kemampuan menajerial dalam memimpin sekolah.

Guru penggerak hanya berkutat pada kompetensi proses dan standar penilaian guru.

Guru penggerak semata-mata hanya profesionalisme guru dan aspek pedagogik.

"Tapi tidak dengan aspek manajerial, sementara kepala sekolah itu jabatan manajerial, jadi kalau terpilih, guru penggerak perlu diupgrade ilmunya melalui pelatihan khusus," jelasnya.

Intinya, Pemkot Makassar harus mengidentifikasi potensi calon kepsek dari hasil Diklat Cakep dan Guru Penggerak.

Selain itu, juga perlu melihat sisi kreativitas para calon kepala sekolah.

"Di bolak balik bagaimana pun itu kepala sekolah, melalui guru penggerak atau pelatihan berbulan-bulan tapi kalau mindset kreativitas tidak dimiliki tidak akan jadi sekolahnya," tegasnya.

"Saya tidak pernah ikut guru penggerak karena faktor usia, saya tidak ikut cawas tapi saya instruktur cawas, rata-rata mereka yang sudah ditempatkan terlena, tidak ada kreativitas," sambungnya.

Dia memberi saran kepada Wali Kota Danny Pomanto agar tidak buru-buru mendefinitifkan kepala sekolah yang terpilih.

Ada baiknya jika mereka berstatus pelaksana tugas (Plt) selama satu tahun untuk menguji kreativitasnya.

Jika selama masa tugasnya ada yang tidak bekerja atau tidak punya kreativitas untuk sekolah, maka harus ditarik atau digantikan.

"Selama masa kerja plt kepsek, Pemkot Makassar melakukan evaluasi dengan membuka ruang saran dari guru pada sekolah yang dipimpin, orang tua siswa, dan masyarakat terkait kreativitas mereka," tutupnya.(*)