Bupati Luwu Timur Harap Kepala Daerah Diajak Bicara Soal Penghapusan Honorer 2023

Lutim, Tribun - Ada 2.000 orang lebih tenaga upah jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tenaga upah jasa adalah pegawai status non PNS, yang keberadaannya vital dalam pelayanan kepada masyarakat di Pemkab Luwu Timur.

Nasibnya terancam dengan aturan baru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Kemenpan RB akan mengapus sistem tenaga honorer mulai November tahun 2023.

Bagaimana tanggapan Bupati Luwu Timur, Budiman perihal kebijakan ini?

"Jadi sementara kita menunggu petunjuk teknis. Kita pun menunggu seperti apa,"

"Semoga kita kepala daerah diundang untuk membicarakan itu,"

"Karena banyak hal yang perlu dibicarakan dengan baik," kata Budiman, Jumat (10/6/2022) di Wisma Golden House.

Ia mengatakan ada beberapa tenaga teknis, pendidikan, kesehatan, damkar, yang perlu pembicaraan yang lebih tinggi lagi.

Walaupun kata Budiman dibuka ruang untuk outsourching.

"Sebenarnya itu peluang yang baik untuk outsourching, sehingga kualitas, gaji, berdasarkan UU ketenagakerjaan," imbuh dia.

Menurut Budiman, kebijakan ini positif mengarah profesionalisme kerja.

Memang ke depan pemerinthaan akan dibangun sistem digitalisasi. Cuma ada hal yang tidak bisa digantikan oleh sistem itu.

"Seperti guru, tenaga kesehatan, damkar, Satpol PP. Tapi kalau ada ruang, petunjuk teknis seperti apa, kita berterima kasih," katanya.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.