Ternyata Selama Ini BKPSDM Makassar Nilai Kinerja Pegawai Tanpa Sepengetahuan Danny

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan memperbaiki sasaran kinerja pegawai (SKP).

SKP yang digunakan sebagai unsur penilaian kinerja para pegawai dianggap tidak relevan.

Hal itu disampaikan Danny Pomanto saat melantik pejabat eselon II, III, dan IV di Anjungan Pantai Losari, Kamis (2/6/2022).

"Jadi SKP saya batalkan dulu, rilis secara keselurahan baru masukkan di masing-masing SKPD," beber Danny.

Perlu ada pembaruan kata Danny, untuk data para ASN baik foto dan latar belakang pendidikannya harus diupdate.

Sejauh ini kata Wali Kota Makassar dua periode ini, antara sistem informasi kepegawaian (simpak) dan SKP tak sinkron.

"Saya mau kasi nilai sendiri, nanti berdasarkan SKP penilaian, dari simpak dengan SKP harus sejalan, kalau saya ganti orang mesti di SKP juga diurut, jangan di SKP bagus, di simpak berbeda," ujarnya.

Di lain kesempatan, Danny juga pernah menegur Sekretaris BKPSDM Makassar I Dewa Gede Widya Darma.

Danny menyindir BKPSDM yang melakukan penilaian kinerja pegawai tanpa sepengetahuannya.

Bahkan, bobot nilai yang ada dalam aplikasi penilaian kinerja tidak ditentukan oleh Danny.

"Ini nilai bukan saya yang isi, padahal saya tahu kapasitasnya ini orang, bayangkan penilaian (BKPSDM) dia maini," ungkapnya.

BKPSDM hanya menyetor lampiran nilai tersebut untuk ditandatangani Danny.

Padahal menurutnya, yang berhak memberikan penilaian adalah dirinya sendiri sebagai pimpinan Pemkot Makassar.

"Siapa yang kasi nilai. Kenapa na tanda tangan ku semua. Ulangko, saya mau ulang. Kenapa nilai nya disitu Hebatnya bikin (nilai) baru saya tanda tangan," bantah Danny saat evaluasi kinerja OPD di kediamannya beberapa waktu lalu.

Penilaian tersebut menurutnya tak sesuai dengan kinerja pegawai.

Indikator penilaiannya juga dianggap tidak jelas.

Selama ini penilaian mereka tinggi-tinggi, padahal tak sesuai dengan kenyataan.

Ini perlu jadi perhatian kata Danny, sebab penilaiannya berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Makanya saya bilang, apa dasarmu bikin ini, ternyata bikin sendiri. Harusnya mengacu pada meritrokrasi," tegasnya.

Kedepan, kinerja ASN akan diumumkan secara transparan, tiap bulan akan disampaikan OPD mana yang bobot kinerjanya paling rendah.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Kinerja BKPSDM Makassar Rosnaidah mengatakan, penialian kinerja ASN dilakukan melalui aplikasi e-kinerja.

Dalam penilaian kinerja pegawai ada namanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), ialah penialian tentang perilaku kerja.

Terdiri dari aktivitas, capaian kinerja, dan perilaku kerja

"Perilaku kerja harusnya diisi oleh Pak Wali, tapi diisi masing-masing OPD, langsung disodorkan ke Pak Wali, begitu caranya kalau tidak salah," ujarnya.

Laporan yang masuk di BKD kata Rosnaidah adalah aktivitas keseharian para pegawai.

"Tapi ada namanya perilaku kinerja, perilaku sikap yang orientasi pada pelayanan, dan bagaimana integritasnya," pungkasnya. (*)