Siapa Mathius Awoitauw? Bupati Berani Tantang Lukas Enembe Setelah Tolak DOB Papua, Bicara Fakta

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa Mathius Awoitauw? Bupati Jayapura berani tantang Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Mathius Awoitauw beda pendapat dengan gubernurnya itu yang sudah terang-terangan tolak rencana Presiden Jokowi.

Lukas Enembe menolak Keputusan Jokowi dan jajaran yang akan melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.

Setelah penolakan itu, Lukas Enembe kini ditantang bupatinya.

Lukas Enembe diminta jelaskan secara rinci dan berdasarkan data fakta terkait penolakan DOB Papua.

Sebelumnya, Lukas Enembe menyatakan menolak pemekaran DOB di Tanah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukas Enembe di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, di Jakarta, pada Jumat (28/05/2022).

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," tegasnya dalam video diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (28/05/2022) malam.

Lukas mengatakan, rencana pemekaran wilayah di Papua telah memantik reaksi berbagai kalangan, terlebih bagi yang kontra.

Ia mengaku heran, sebab rencana pemekaran DOB di Papua tiba-tiba muncul, tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” tanya Lukas.

Lukas mengaku tahu persis kondisi masyarakat Papua yang dihadapkan pada rencana DOB saat ini.

"Saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

 Apalagi, menurut Lukas, belum da pendapatan asli daerah yang signifikan selama ini pada 29 kabupaten/kota di Papua.

Daerah, sebut Lukas, masih menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah? Di dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, Gubernur Lukas Enembe harus jujur menyikapi aspirasi masyarakat terkait DOB tersebut.

"Kita harus jujur saja dengan fakta yang ada sesuai wilayah adat.

Kita bicara aspirasi-aspirasi masyarakat, bukan pikiran orang perorang atau bicara di jalan, sebab semua itu ada mekanismenya," ujar Mathius kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Senin (30/05/2022).

Dia juga menyarankan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga harus menyampaikan pernyataan berdasarkan data hingga mekanisme yang berlaku.

"Melalui sidang, dan ada berita acara, daftar hadir, jadi ketua MRP itu dia bicara melalui hasil keputusan,

dan mekanisme yang diatur, lalu aspirasi itu yang dibawa, karena MRP mewakili masyarakat adat," jelasnya.

Dikatakan, MRP harus bisa membawa aspirasi dari berbagai wilayah adat di Papua.

"Semua itu perlu dirumuskan dan diagendakan, kemudian disampaikan ke publik.

Tapi kalau yang sekarang mereka sampaikan bukan hasil melalui itu," katanya.

Lalu, siapa sebenarnya Mathius Awoitauw? 

Matius Awoitauw lahir tanggal 20 Mei 1960.

Dia menjabat sebagai Bupati Jayapura 2 periode yakni 2012—2017 dan 2017—2022.

Sebelum jadi bupati, ia telah 27 tahun aktif bergerak dalam lembaga swadaya masyarakat.

Ia pernah menjadi Koordinator Wilayah World Vision International, Koordinator Program Community Development PT Freeport Indonesia, dan Direktur Sekolah Demokrasi Indonesia di Papua.

Ia mulai masuk dunia politik sejak 2007 di mana ia menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura periode 2007-2012.

Sejak lama kala ia masih aktivis, ia memang mendukung peranan adat dalam pembangunan desa dan mendorong pengajuan perda mengenai sistem pemerintahan asli yang sudah diajukan drafnya sejak 2008.

Pada 2016, perda itu rampung. Ketika ia mencalonkan diri awal kalinya pada 2012, ia hanya diusung partai kecil dan kemudian menang.

Di kepemimpinannya, ia menaikkan anggaran untuk kampung adat dan menepati satu persatu janji kampanyenya tentang pemetaan wilayah dan pengakuan kampung adat.

Di masa kepemimpinannya, sudah ada 14 kampung adat yang sudah terbentuk, 24 dalam proses penataan, dan 35 masih dalam pengusulan.

Ia juga membuat program Distrik Membangun di mana distrik jadi pusat pelayanan publik, sehingga warga tak perlu repot-repot ke pusat kota. 

Pemetaan partisipatif juga menjadi programnya agar menjadi jelas hal mengenai kepemilikan tanah. Selain itu juga, ia menggulirkan kebijakan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi.

Pada 5 Januari 2021, di Hotel Suni Garden Sentani, Jayapura, ia merilis buku berjudul ‘Kembali ke Kampung Adat : Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua' yang tebalnya 180 halaman dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Sebagai penulis buku, Mathius Awoitauw menceritakan awal mula muncul gagasan menulis buku ini tidak lepas dari pengalamannya sekitar 27 tahun menekuni bidang pemberdayaan masyarakat.

Kemudian ditambah dengan pengalamannya memimpin Kabupaten Jayapura pada periode pertama, dan kini berlanjut untuk periode yang kedua.

“Tampaknya ada benang merah, ketika akhirnya saya merefleksikan secara sangat mendalam praktek pembangunan yang ada di tanah Papua selama puluhan tahun bukan saja pembangunan dalam arti tata kelola pemerintahan dan masyarakat, tetapi terutama pembangunan manusia Papua," ujar Mathius saat peluncuran buku.

Ia menjelaskan, terasa ada yang “hilang’ dari seluruh perjalanan orang Papua selama bertahun-tahun, dan ia pun menemukan itu di dalam ‘tercerabutnya anak-anak Papua dari akar budayanya.

"Sehingga bicara tentang kampung adat sebenarnya adalah bicara tentang bagaimana mengembalikan sesuatu yang hilang dari orang-orang Papua,” kata Mathius.

Selain itu, kata Mathius, gagasan Kembali ke Kampung Adat merupakan bentuk Restorasi Pembangunan di Papua.

 Bagi Mathius, praktik dan pola pembangunan yang ada di Papua selama ini makin membuat anak-anak Papua ‘Terasing’ dari akar budayanya sendiri.

Artinya, kata dia, ada pola pembangunan selama ini yang cukup sistematis yang menyebabkan anak-anak Papua ‘menjadi terasing’ dari budayanya sendiri.

“Sementara dalam banyak pengalaman saya, kebetulan saya adalah juga anak Kepala Suku, sedikit banyak mengerti bagaimana akar budaya orang Papua justru menjadi sumber nilai dalam seluruh tatanan kehidupannya, dan jika itu dipraktekan secara konsisten justru mampu menjawab seluruh tantangan kehidupan orang Papua pada zaman modern saat ini,” ucap Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua tersebut.

Dalam pengalaman Mathius, sejak awal dia merintis Program Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, sambutan masyarakat luar biasa.

Munculnya gagasan Kembali ke Kampung Adat seakan menjadi jawaban atas kerinduan masyarakat selama ini, yang tidak diberi tempat dalam pembangunan.

Bahkan, lanjut Mathius, gagasan Kembali ke Kampung Adat merupakan tawaran pembangunan yang relevan dengan situasi Papua saat ini.

"Saya tegaskan dalam buku ini, bahwa praktek pembangunan di Papua selama ini sebenarnya adalah praktik penaklukan atas alam dan atas orang-orang Papua," ucapnya.

Sementara dalam kacamata masyarakat adat Papua, jelas Mathius, alam dan manusia adalah satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan.

Dalam budayanya, manusia Papua hidup menyatu dengan alam dan mereka bertugas menjaga Alamnya.

"Itulah juga faktanya, dalam kearifan adat papua, adalah tugas seorang Ondoafi atau Ondofolo untuk memastikan alam yang memberi dia hidup tetap terjaga dan terawat dengan baik,” ujar Mathius.

Terkait penataan kampung adat di Jayapura sendiri, Mathius menjelaskan sudah ada 14 kampung adat yang sudah melakukan penataan, 24 yang sedang dalam proses penataan, dan 35 yang sedang diusulkan.

"Kita tentu berharap ini terus berkembang. Dan syukur-syukur bisa berjalan di hampir seluruh wilayah Papua. Karena gagasan ini menurut saya yang lebih cocok ketika kita bicara bagaimana membangun Papua ke depan," pungkasnya. (*/)