Membedah Kesiapan Proyek Metaverse Pemkot Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali menggelar webinar #4 Edisi Mei, Sabtu (28/5/2022).

Diskusi  yang mengangkat tema “Makassar Metaverse (MakaVerse): Peningkatan atau Pembiasan Pelayanan Publik? ini menghadirkan narasumber yakni Mahyuddin selaku kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar), Biondi Sanda Sima (Digital Government Consultant di World Bank, Indonesia).

Serta Andi Rahmat Hidayat, dosen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dipandu oleh Amril Hans.

Kegiatan yang diawali dengan sambutan oleh ketua Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Prof Alwi ini dihadiri oleh 98 orang yang terdiri dari dosen.

Pegawai Pemerintah daerah, pakar E-Gov dan digitalisasi sektor publik, mahasiswa sarjana dan pascasarjana administrasi publik.

Mahyuddin dalam pemaparannya menjelaskan bahwa secara konsep Program Makassar Metaverse ini akan berfokus pada empat layanan besar.

Yaitu Layanan Pemerintahan, Layanan Kesehatan, Layanan Informasi Wisata, dan Layanan Pendidikan.

Pada aspek pelayanan publik atau Government Public Service, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar ini mengatakan Warga kota dapat mengakses layanan publik pemerintah di dunia metaverse.

Dari mendaftar ke sistem pengaduan, metaverse menawarkan cara baru dan segar untuk menyediakan publik pelayanan kepada warga.

Layanan Informasi Wisata yang menjadi salahsatu daya tarik Kota Makassar juga tidak luput dari pembahasan.

“Nantinya, dengan MakaVerse ini seluruh dunia akan melihat kondisi Pantai Losari, Mesjid Kubah 99, Karebosi, sampai dengan Fort Rotterdam," katanya via rilis yang diterima Tribun-Timur.com.

"Lebih dari itu, dengan program ini, Kota Makassar bisa dengan mudah memperkenalkan sejarah kota. Baik perkembangannya, maupun sejarah perjuangan kota Makassar pada masa Kolonial," lanjutnya.

Sementara Biondi Sanda Sima yang menjelaskan bahwa program pemerintah yang bersifat terbarukan harusnya diapresiasi.

“Saya menyambut baik segala bentuk gerakan positif yang dilakukan oleh pemerintah salahsatunya Program Metaverse yang dilakukan oleh Kota Makassar ini” terangnya.

Kepala Implementasi unit Digital pada Jabar Digital Service (JDS) pada era Ridwan Kamil ini memaparkan setidak ada tujuh aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dimulai dari Infrastructure, Human Interface, Decentralisasi, Spatial Computing, Creator Economy, Discovery, Dan Experience.
Dalam aspek pengaplikasian Digital Government, Biondi memberikan perhatian khusus pada aspek operasional capacity.

Pemerintah Kota Makassar telah mendesain dengan baik persiapan metaverse ini.

Namun, kata dia, pemerintah harus mempersiapkan orang-orang bisa menjamin apa yang telah direncanakan berjalan dengan tepat, seperti persiapan software dan pengaplikasinya.

Selain itu, Biondi juga memberikan penekanan bahwa metaverse sebaiknya tidak berdiri sendiri.

“Pelayanan Publik berbasis Digital Service harusnya berkaitan dengan program di level pemerintah lainnya, baik antar dinas di kota makassar maupun level pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari over lapping” tambahnya.

Diakhir sesinya, ia berharap perkembangan ide ini tidak dipengaruhi oleh perubahan pemimpin.

“Harus terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian pemimpin menjadi tantangan dalam sektor publik," katanya.

Karena, lanjut dia, setiap pemimpin cenderung membawah visi pribadinya sendiri, sehingga perlu dipastikan MakaVerse ini harus terus dilanjutkan dan tingkat keberlanjutannya terus dijaga.

Webinar ini ditutup dengan persentasi narasumber terakhir, Andi Rahmat Hidayat.

“Prinsip ideal Digital Government merupakan perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintah dan pelayanan publik," ungkapnya.

"Dalam pencarian saya di media nasional, saya belum mendapatkan apa alasan dan masalah apa yang akan dijawab oleh program MakaVerse ini oleh wali Kota Makassar," terangnya.

Dosen yang sedang mengambil Program Public Administration di Universitas Wegeningen Belanda ini mengatakan kehadiran program MakaVerse jangan hanya karena tagline yang pertama di Sulawesi Selatan atau pertama di Indonesia.

Tetapi apakah program digitalisasi ini mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat.

Isu terkait pelayanan publik pada MakaVerse masih kurang jelas pembahasannya, banyak diangkat hanya terkait isu ekonomi.

Ia menutup dengan statement positif.

“Tingkat penggunaan digital dalam hal ini media sosial dikota makassar cukup tinggi. Hal ini menjadi modal positif jika pemerintah berniat untuk melakukan pengelolaan Digital Government ke depan” tutupnya.(*)