ULP Batalkan Paket Tender Jalan Dinas PU? Banyak Proyek Salah Kamar, Danny: Ini Susahnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tender paket rehabilitasi dan pembangunan jalan di Kota Makassar dibatalkan.

Dilansir dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, ada tujuh paket jalan yang statusnya tender batal.

Empat paket pembagunan jalan, terdiri dari paket 5 Rp8,8 miliar, paket 6 Rp2,4 miliar, paket 4 Rp5,1 miliar dan paket 2 Rp3,4 miliar.

Kemudian tiga paket rehabilitasi jalan kota, yakni paket 5 senilai Rp5,6 miliar, paket 4 Rp5,2 miliar dan paket 3 Rp6,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Darlis mengatakan, lelang paket jalan tersebut tidak dibatalkan, hanya ditunda sementara.

Alasan penundaannya kata Darlis ada perbaikan antara nilai Pagu Anggaran dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) yang tidak selaras.

"Tidak dibatalkan, cuma ada perbaikan sedikit karena antara DPA dengan yang saya tayangkan ada perubahan, jadi kami pending," ucapnya kepada Tribun-Timur.com via telepon, Kamis (26/5/2022).

Kesalahan tersebut sangat sensitif menurut Darlis, hal tersebut akan menjadi pertanyaan bendahara daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) jika ingin melalukan pembayaran.

"Jangan sampai tidak terbayar orang (kontraktor) gara-gara tidak sesuai dengan DPA, karena jangan sampai tidak terbayar karena pembayaran merujuk pada DPA," sebutnya.

Kesalahan yang dimaksud, Dinas PU tidak mengelompokkan pengerjaan jalan sesuai dengan anggarannya.

Seharusnya proyek yang tergolong kecil atau dibawah Rp15 miliar dan non kecil diatas Rp15 miliar dipisahkan.

"Kemarin ada yang Rp15 miliar ke atas masuk ke kecil, itu tidak boleh karena ada Perpres yang mengatur," ungkapnya.

"Satu paket jalan terdiri dari banyak jalan, disitu digabung antara yang kecil dan non kecil, harusnya dipisah," sambungnya.

Ia memastikan, dokumen tersebut segera rampung dan lelang paket jalan bisa dilanjutkan.

Estimasinya, lelang ini selesai dua puluh hari kedepan.

"Pertengahan bulan depan sudah harus SPK atau surat perintah kerja, sudah ada pemenang, jadi sudah bisa memulai pekerjaan," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, memang banyak kesulitan yang terjadi di Dinas PU.

Dibatalkannya tender tersebut berarti bidang-bidang tak berfungsi dengan baik kata Danny.

"Kalau jalan itu berarti di PU. Kesulitan di PU memang organisasi harus diperbaiki. Ini berarti bidang tidak berfungsi baik," ujarnya.

Dibatalkannya tender tersebut menurut Danny akan menghambat pembangunan infrastruktur di Makassar.

Disamping itu, Wali Kota Makassar dua periode ini juga menilai bahwa bagian keuangan di Dinas PU belum paham terkait pos-pos anggaran.

Banyak program yang salah kamar, itu juga sempat menjadi perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itulah bagian keuangannya ini. Mestinya di barjas dibikin belanja modal, yang harusnya belanja modal, dibikin di barjas, salah kamar," tegasnya.

"Ini susahnya. Ini barang paling susah saya hadapi. Saya tidak mau komunikasi dengan ULP dengan pokja. Saya tidak mau sentuh, saya tidak mau tahu nama-namanya. Yang jelas saya mau jalankan program," pungkas Danny. (*)