Kepsek yang Marah-marah Kebawahannya Hanya Dipindahkan, DPRD Jeneponto Minta Lebih dari Itu

Karena sifat arogan yang dimiliki oleh tenaga pendidik akan mencederai administrasi atau struktur sekolah yang dipimpinnya.

Penulis: Muh Rakib | Editor: Waode Nurmin
Dokumentasi
Aksi demontrasi berlangsung di kantor Bupati Jeneponto, Senin (23/5/2022) 

TRIBUN-JENEPONTO.COM - Kepala Sekolah UPT SD Negeri 7 Turatea, Kabupaten Jeneponto telah dipindahkan.

Diketahui Kepsek tersebut bernama Sarigowa dan dipindahkan lantaran miliki sifat arogan kepada bawahannya.

Pemindahan Kepsek oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jeneponto ke sekolah lain tak diterima oleh sejumlah pemuda di Jeneponto.

Pemuda yang tergabung di Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (DPRD) Jeneponto melakukan aksi demonstrasi.

Mereka menuntut Disdikbud agar menurunkan jabatan kepala sekolah yang arogan kepada bawahannya.

Bukan hanya memindahkan kepala sekolah arogan ke sekolah lain.

Menurut salah satu orator aksi, Aliem Bahri mengatakan bahwa pemindahan Kepsek yang arogan merupakan bentuk pembodohan kepada masyarakat.

Karena kepsek arogan dipindahkan dengan jabatan yang sama dengan PLT Kepsek di UPT SD 19 Turatea, bisa kembali melakukan hal yang sama kepada bawahannya.

"Konfirmasi pemindahan dari pada kepala sekolah SD 7 adalah bentuk pembodohan kepada publik. Ini adalah menyelamatkan orang salah dan kemudian seolah-olah dia menyatakan bahwa kami telah menghukum dengan memindahkan dengan status PLT," ujarnya, Senin (23/5/2022).

Lanjutnya, dia meminta agar Kepala Disdikbud dapat menurunkan atau mencopot kepala sekolah yang arogan kepada bawahannya.

Karena sifat arogan yang dimiliki oleh tenaga pendidik akan mencederai administrasi atau struktur sekolah yang dipimpinnya.

"Dimana ada kewenangan kepala dinas mencabut SK Bupati itu, apakah ini bukan pelanggaran administrasi," ungkapnya.

Keputusan yang diambil oleh Disdikbud merupakan pembodohan karena hanya memindahkan.

"Kami anggap pemindahan itu adalah pembodohan yang seolah-olah menyakinkan kepada publik bahwa dinas pendidikan itu telah melakukan tindakan yang tegas,"

"Perlakuan yang tidak etis kepada guru bantuannya dan tidak mau menjalankan fungsinya untuk menandatangani berkas admistrasi kenaikan pangkat dari pada guru bantu itu sendiri," tutupnya.

 

Laporan Kontributor Tribun Jeneponto Rakib

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved