AHY ke Makassar
Ribut-ribut Tolak AHY di Makassar, Wakil Bappilu Demokrat: Ingin Boikot Hanya Satu, Ngapain Ditakuti
Andi Nurpati Burhanuddin angkat bicara soal wacana penolakan kedatangan kedatangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Makassar.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati Burhanuddin angkat bicara soal wacana penolakan kedatangan kedatangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Makassar.
Ia bahkan menanggapi santai hal ini.
Diketahui, putra sulung mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu dijadwalkan datang ke Makassar Minggu (22/5/2022) mendatang.
Nurpati meyakini kader akan pasang badan jika ada berdemonstrasi menolak AHY.
Menurutnya, penolakan itu hanya disampaikan satu DPC, berbanding jauh dengan kader yang akan pasang badan.
"Siapa yang koar-koar ingin boikot itu, kan hanya satu orang, ngapain ditakuti. Segenap pimpinan dan kader pasti akan pasang badan untuk AHY dan keputusan DPP Partai Demokrat," kata Nurpati saat dihubungi Selasa (17/5/2022).
Nurpati mengatakan, jika ada kader yang melakukan kekerasan, maka itu sudah masuk ranah pidana.
Ia meminta aparat kepolisian memproses jika ada kader Demokrat yang menyatakan kekerasan secara terbuka.
"Kalau ancam mengancam mau melakukan kekerasan itu sudah pidana. Silakan pihak berwajib memprosesnya," katanya.
Nurpati mengatakan, ancaman kekerasan tidak dibenarkan di negara hukum. Bukan hanya ancaman kekerasan kepada AHY sebagai ketua umum partai, tetapi juga ke masyarakat manapun.
"Jangankan AHY selaku Ketua Umum DPP PD. Siapapun tidak boleh, itu namanya sudah memiliki perencanaan melakukan pidana kekerasan. Sangat berbahaya orang seperti ini," lanjutnya.
Nurpati menyarankan, Ketua DPC Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong lebih baik mengundurkan diri sebagai ketua.
Menurutnya, masih banyak kader yang mumpuni dan loyal pada pimpinan dan partai.
Mantan Komisioner KPU RI itu menghargai langkah 16 DPC Demokrat kabupaten kota yang menempuh jalur hukum mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai.
Meski demikian, Nurpati mengatakan sudah ada perubahan mekanisme pemilihan Ketua DPD dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat Hasil Kongres 2020.