Orang Sakit di Maros 'Sumbang' Pendapatan Asli Daerah Rp15,5 M
"Pencapaian PAD harusnya sudah mencapai 33 persen dari target Rp264 M tahun ini," ujar Chaidir Syam saat rapat evaluasi, Rabu (18/5/2022).
Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Sudirman
TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros baru mencapai Rp64 M atau 24,55 persen selama 2022.
"Pencapaian PAD harusnya sudah mencapai 33 persen dari target Rp264 M tahun ini," ujar Chaidir Syam saat rapat evaluasi, Rabu (18/5/2022).
Beberapa hal menjadi penyebab tidak tercapainya target PAD Maros seperti adanya aturan baru yang belum disesuaikan oleh Perda.
Baca juga: Jokowi Izinkan Buka Masker, Bupati Maros: Kita Tunggu Surat Edaran
Baca juga: Koar-koar Boikot Kedatangan AHY di Makassar, Andi Nurpati Minta Ketua DPC Demokrat Maros Mundur
“Ada beberapa kendala, misalnya persoalan target Rp 7,7 miliar untuk IMB. Tapi belum bisa berjalan karena perdanya belum disesuaikan dengan aturan baru," ujarnya.
Ada juga pandemi yang berdampak pada sektor Pariwisata.
Meski capaian target PAD triwulan masih rendah, Chaidir Syam tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan di triwulan berikutnya.
Jika dibanding capaian tahun lalu, perolehan PAD saat ini terbilang cukup memuaskan.
“Kami optimis bulan berikutnya kita mampu mengejar keteringgalan itu,” ujar Chaidir Syam.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah, Takdir mengatakan, dari 9 OPD yang berkewajiban menyetor PAD, sudah ada yang telah mencapai di atas 30 persen.
Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr La Palaloi.
“Jadi yang tertinggi itu di Dinas Perikanan karena ada kenaikan tarif di TPI kita,” ujarnya.
Takdir menambahkan, OPD yang sama sekali belum memberikan surplus PAD sampai bulan April yakni Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan.
Total target yang diberikan sebesar Rp 7,7 miliar hingga bulan ini belum juga ada pemasukan.
“Paling rendah itu di Dinas Penanaman Modal yang masih nol karena kita belum merevisi Perda terkati IMB," ujarnya.
Saat ini, konsultasi telah dilakukan bersama Kementrian Dalam Negeri.