Mahasiswa Dukung Rencana Warga Rampi Lutra Minggat Dari Sulsel dan Pindah ke Sulteng

TRIBUNLUTRA.COM, RAMPI - Beberapa elemen setuju dengan keinginan sebagian masyarakat Rampi, Luwu Utara, minggat dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Mereka lebih memilih ingin bergabung dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kali ini dukungan datang dari organisasi kemahasiswaan Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (IPMR).

Organisasi yang diketuai Ramon Dasinga setuju seratus persen pindah ke Sulteng.

Alasan Ramon, mereka merasa tidak pernah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun Provinsi Sulsel.

"Kami sangat sepakat dengan hal tersebut," kata Ramon, Selasa (10/5/2022).

Menurutnya, harapan warga Rampi akan infrastruktur yang memadai hanya sebatas angan-angan, apabila wilayah mereka tetap bergabung dengan Sulsel.

"Buktinya sampai sekarang daerah kami masih yang tertinggal dan terpencil di Luwu Utara maupun Sulsel," paparnya.

Masyarakat Rampi, kata dia, sebenarnya tidak pernah diam dalam memperjuangkan pembangunan di daerahnya.

Hanya saja aspirasi mereka tidak pernah didengar.

"Kami sudah capek teriak-teriak, tapi tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang," paparnya.

Sejumlah warga Kecamatan Rampi mengaku kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Warga wilayah paling utara Sulsel tersebut kecewa lantaran jalan menuju kampung mereka tak kunjung memadai.

Akses jalan dari Masamba sebagai ibu kota Luwu Utara menuju Rampi belum dapat dikatakan layak.

Sepanjang 86 kilometer jalan menuju Rampi masih mirip jalan setapak dan hanya dapat dilalui dengan motor yang telah dimodifikasi.

Tokoh pemuda Rampi, Bangsi Bati, menyebut pemerintah daerah salama ini hanya mengumbar janji.

"Janji manis disampaikan saat kunjungan maupun kampanye, tapi sayangnya kami diberi harapan palsu selama puluhan tahun," kata Bangsi, Minggu (8/5/2022).

Bangsi mengaku sudah sangat kecewa dengan pemerintah.

Sebab janji yang sudah beberapa kali disampaikan tidak pernah direalisasikan sampai saat ini.

Bangsi mewakil warga Rampi bahkan mengancam akan bersurat ke Presiden Jokowi.

Meminta supaya Rampi dikeluarkan dari wilayah Luwu Utara dan bergabung dengan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Jika pemerintah daerah dari tahun ke tahun hanya bisa berjanji tanpa bukti, maka masyarakat Rampi berkomitmen akan melakukan langkah kongkrit bersurat ke Presiden Republik Indonesia dengan beralih pemerintahan ke-Sulawesi Tengah," tegas Bangsi.

"Apalagi wilayah kami (Rampi) memang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah," tuturnya.

Jalan menuju Rampi sudah lama dikeluhkan warga.

Bahkan sejak Indonesia merdeka, jalan ke Rampi belum pernah layak untuk dilalui kendaraan.

Kondisi ini membuat kecamatan berpenghuni sekitar 3.800 penduduk tak kunjung maju.

Pernyataan warga Rampi ingin bergabung dengan Sulteng bukan isapan jempol belaka.

Baru-baru ini, warga gotong royong memperbaiki jalan yang menghubungkan antara Rampi dengan Bada, Kabupaten Poso, Sulteng.

Gotong royong memperbaiki jalan setepak sepanjang 36 kilometer bekerjasama dengan jemaat se-Klasis Rampi, Sinode GKST Sulteng, dan Pemerintah Desa se-Kecamatan Rampi.

Tokoh masyarakat Rampi, Karel Sinta, mengatakan, gotong royong dilakukan selama lima hari, 2-6 Mei 2022.

Selama gotong royong berlangsung, warga mendirikan tenda di tengah hutan.

"Warga membawa bekal dan peralatan salama gotong royong," kata Karel dalam rilis diterima Tribun Timur, Senin (9/5/2022).

Jarak Rampi ke Bada, kata Karel, hanya 36 km.

Sementara jarak Rampi-Masamba mencapai 86 km.

"Jarak ke Bada jauh lebih dekat dibandingkan ke Masmaba, hanya akses yang belum memadai," katanya.

Masyarakat Rampi mengambil langkah gotong royong untuk dapat menunjang perputaran perekonomiannya.

Melalui jalur keagamaan masyarakat Rampi juga melakukan lobi bersama Pemerintah Kabupaten Poso.

"Jalur keagamaan sangat tepat karena masyarakat Rampi mayoritas keagamaannya dibawah naungan Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST)," tutur Karel.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menanggapi pernyataan warga Rampi ingin pindah ke Sulteng.

Indah mengatakan, pada prinsipnya adalah percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

"Seperti yang sama diketahui bahwa akses ke Kecamatan Rampi memang sangat sulit dengan topografi wilayah lereng berbatuan granit Kambuno yang mudah lapuk," kata Indah, Senin (9/5/2022).

Sejak terbentuknya Luwu Utara pada tahun 1999 silam, pemerintah daerah telah berupaya membuka akses darat dari Masamba-Pincara-Onondowa (Rampi).

Termasuk dengan melibatkan sipur TNI, membangun rabat beton di spot tertentu, dan mengalokasikan anggaran beberapa tahun untuk pelebaran dan pemeliharaan jalan.

"Alhamdulillah untuk akses antara desa relatif sudah berjalan baik. Yang jadi tantangan adalah akses dari kecamatan ke ibu kota kabupaten (Masamba)," katanya.

Pada tahun 2019 sudah diinisiasi bersama dengan Pemprov Sulsel dan Kodam IV Hasanuddin melalui program TMMD/Karya Bakti untuk membuka akses lain.

"Yaitu melalui Kecamatan Seko, tetapi karena sesuatu hal belum dapat terlaksana," tuturnya.

Yang perlu diketahui lanjut dia bahwa selain akses darat, Kecamatan Rampi juga dapat dijangkau dengan akses udara.

Penerbangan bersubsidi masih terus berlangsung. begitu juga dengan pesawat kargo.

Itu dari Bandara Andi Djemma Masamba ke Bandara Rampi.

"Dan bahkan tahun ini juga mendapatkan subsidi untuk distribusi darat dari bandara ke desa-desa," paparnya.

Melalui Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Pemkab Luwu Utara juga pernah melakukan koordinasi.

"Saat itu kami mengusulkan untuk diberi dukungan beberapa alat berat untuk membuka badan jalan ruas Lore-Tedeboe," tuturnya.

Terkait kerja bakti/gotong royong jalan ke Bada, tambah Indah, kegiatan itu hampir tiap tahun dilakukan warga dan Pemerintah Desa/Kecamatan Rampi.

Terutama untuk pemeliharaan akses yang sudah ada.

"Ruas ini juga telah diusulkan untuk jadi ruas jalan nasional karena menghubungkan dua provinsi (Sulsel dan Sulteng)," pungkasnya.