Menyambut Pelantikan Rektor Unhas:  Siasat di Balik Rencana Pelepasan Fakultas Teknik Unhas

Di bagian Keempat mengenai Senat Akademik (SA), di pasal 32 sangat jelas mengurai tugas dan wewenang dari SA yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai: 1. Kurikulum Program Studi, 2. Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi. Pada poin 2 di atas sangat jelas mengenai kewenangan SA yang diabaikan oleh Rektor karena bersurat mengenai persetujuan pelepasan FT ke Kemendikbud tanpa meminta pertimbangan dari Senat Akademik. Sekadar informasi, apabila FT secara formal terpisah dari induknya, maka Unhas akan kehilangan/menutup sekitar 30 Program Studi.

Ada apa di balik egoisnya Rektor Unhas, menandatangani persetujuan pelepasan FT tanpa pertimbangan dan persetujuan dari SA? Beberapa banyak anggota SA yang merasa tersinggung sekaligus akan menolak pelepasan FT sekiranya Rektor meminta pertimbangan dari SA. Makanya, Rektor langsung by pass dengan meminta persetujuan MWA saja. Itu pun dengan tidak melalui proses yang seharusnya. Dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa surat persetujuan Rektor yang dikirim ke Menteri tanggalnya sama dengan surat persetujuan dari MWA, tanpa melalui rapat pleno sebagaimana yang harus dilakukan untuk pengambilan keputusan stratejik.

Rektor terpilih Prof Jamaluddin Jompa konon kabarnya tidak pernah dimintai pendapat mengenai rencana pemisahan FT ini. Pernyataannya dipublik tersebar, kalau Prof Jamaluddin Jompa mendukung, tapi perlu proses yang tidak tergesa-gesa dan butuh waktu panjang untuk menganalisis untung ruginya baik bagi Unhas maupun bagi masa depan FT.

Prof Jamaluddin Jompa infonya memberi saran agar membentuk tim independen untuk mengkaji tepat tidaknya melepaskan FT dari Unhas, tetapi pendapatnya tidak diakomodir.

Isu pelepasan itu terus saja bergulir. Hingga tulisan ini diserahkan ke Redaksi, Rektor bahkan mendesak agar anggota MWA melakukan rapat koordinasi untuk mengeluarkan rekomendasi penguatan mengenai pelepasan FT, sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Kemendikbud. Jusuf Kalla yang memberi tekanan ke Rektor Unhas agar segala urusan persuratan dirampungkan sebelum pelantikan Prof  Jamaluddin Jompa sebagai Rektor yang baru pada tanggal 27 April mendatang. Mengetahui rencana pelepasan FT dari rahim yang melahirkannya, keluarga besar civitas akademika Unhas sontak bertanya-tanya. Bagaimana bisa langsung sampai ke tahap persetujuan Menteri? Proses apa yang telah dilakukan baik ke internal FT maupun lingkungan Unhas termasuk mahasiswa, pemerintah daerah mengenai rencana pemisahan FT ini?

Saya tertarik menelusuri rencana dibalik itu. Dari pihak akademik Unhas didapati informasi bahwa rupanya terdapat tahapan yang tidak matang dalam perencanaannya.

Semua tahapan dilakukan secara tergesa-gesa. Rencana pemisahan FT bahkan tidak melalui tahapan studi kelayakan yang dilakukan pihak yang independen serta tidak dikonsultasikan ke SA. Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah Keputusan Dirjen Dikti perihal pembukaan program studi haruslah memenuhi studi kelayakan, mulai dari animo masyarakat untuk kuliah, prospek kerja lulusan, dan kebutuhan penggunanya terutama dari kalangan pelaku usaha.

Lebih tepatnya harus melibatkan opini kebutuhan masyarakat, pemda dan pelaku usaha. Ini harus dilengkapi. Upaya ini agar ada titik temu antara supply and demand perguruan tinggi dan pihak stakeholders. Dapat dibayangkan bila ada kampus yang berdiri tapi tanpa ada kebutuhan dari masyarakat/kalangan usaha sebagai penggunanya. Lulusannya pasti tidak akan terpakai.

Konsekuensi tragis yang tidak dipikirkan secara matang baik oleh Rektor maupun segelintir elit yang bersiasat melepas FT adalah cita-cita Unhas untuk mencapai rekognisi 500 besar dunia (QS-WUR) dan bertahan di ranking 5 perguruan tingi terbaik di Indonesia akan menjadi sia-sia.

Artinya, upaya yang dilakukan Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu selama dua periode kepemimpinannya akan set back jauh ke belakang. Konsekuensinya, reputasi dan peringkat Unhas baik di level Internasional dan nasional akan anjlok. Reputasi yang merosot akan berpengaruh terhadap hilangnya kebanggaan alumni dan segenap civitas akademika terhadap almamaternya.

Dalam mengambil keputusan strategis, kiranya Rektor Unhas dan MWA mengedepankan rasionalitas, akal sehat dan objektivitas. Keputusan yang tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan hanya beberapa hari sebelum Rektor baru dilantik, bukanlah langkah yang bijaksana.

Apabila Rektor dan MWA memaksakan kehendak, maka sejarah akan mencatat bahwa capaian dua periode kepemimpinanya menjadi sia-sia oleh keputusannya yang keliru merekomendasi pemisahan FT dari ibu kandung yang meahirkannya.

Prospek FT

Sejumlah pihak yang menghendaki agar FT lepas dari Unhas beralasan bahwa belum ada Institut Teknologi di kawasan Indonesia Timur. Bila di Jawa ada ITB, ITS, dan IPB, maka di Timur perlu juga ada.

Sayangnya, Parepare terlebih dahulu mendirikan Institute Teknologi Habibie (ITH) yang sejak tahun lalu sudah dapat izin dari Kemendikti dan tahun ini menerima mahasiswa barunya. Dengan beroperasinya ITH di Parepare, maka pemisahan FT dari Unhas menjadi semakin tidak relevan. Kehadiran ITH justru menjadi peluang bagi FT-UH untuk menjadi mitra strategis ITH dalam memasok dosen dan alumninya untuk bersama-sama dengan pemerintah kota Parepare membina dan membesarkan ITH.