Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulsel, Mahasiswa: Turunlah Temui Kami Wahai Wakil Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan mahasiswa dari 28 Organisasi Daerah (organda) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Kamis (14/3/2022).

Aksi unjuk rasa tersebut dimulai di bawah fly over.

Mereka menutup ruas jalan dari arah Jl AP Pettarani.

Baca juga: Breaking News: Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Penundaan Pemilu di Flyover Makassar

Baca juga: Ternyata Aktivis BEM UI yang Mendebat Big Data Menko Luhut Masih Semester IV, Kelahiran Makassar

Mereka membentangkan spanduk yang berisi tuntutan aksi.

Secara bergantian perwakilan daerah naik ke atas mobil komando melakukan orasi.

Di mobil komando tersebut juga terdapat beberapa bendera kebanggaan masing-masing organda.

Berselang beberapa waktu, massa aksi beranjak ke depan Kantor DPRD Sulsel.

Tepat di depan pintu gerbang, mereka secara bergantian naik ke atas mobil komando menyampaikan orasinya.

"Turunlah temui kami wahai para wakil rakyat. Jangan hanya temui kami kalau hanya mau suara kami," teriak orator.

Sesekali massa aksi juga menyanyikan yel-yel "DPR Goblok".

Selain di depan Kantor DPRD Sulsel, massa aksi juga akan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Berikut, tuntutan aliansi organda se-Sulsel terkait isu Nasional:

1. Mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk pasal pasal yang bermasaah dari aspek lingkungan hukum sosial ekologi politik, ekonomi, dan kebencanaaan.

2. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat

3. Meminta Jokowi untuk mengusut tuntas terhadap Mafia minyak goreng dan mengevaluasi menteri sekatan terkait.

4. Mendesak jokowi untuk mencopot 3 menteri kabinet kerja indonesia maju.

Yakni, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Serta, Muhammad Lutfi yang merupakan menteri perdagangan.

5. Mendesak Jokowi menstabilkan kelangkaan BBM.

6. Copot Kapolri, Kapolda Sul-Sel dan Kapolrestabes Makassar.

7. Mendesak Presiden untuk mengevalusi menteri sosial terkait penyaluran Bantuan Sosial selama Covid 19.

8 Meminta Presiden Jokowi untuk mengevalusi Peraturan Penata Ruang di kabupaten/kota dan Provinsi.

9. Meminta Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus Agraria dan mencabut UU minerba 

10. Meminta dengan tegas kepada MPR RI untuk tidak melakukan amandemen batang tubuh UUD 1945.

Adapun tuntutan Organda se-Sulsel terkait isu daerah yakni.

1. Mendesak Gubemur Sulsel untuk lebih memperhatikan kondisi pendidikan di sulawesi selatan melalui bantuan beasiswa di seluruh kabupaten/kota se Sulsel

2. Mendesak Gubernur Sul-Sel untuk menjalin silaturahmi intens dengan organisasi daerah se sulawesi sekatan untuk menghindari konflik.

3. Mendesak Gubernur dan DPRD Sulawesi untuk memperhatikan dan mengesahkan UU Masyarakat Adat. (*)