Siapa Heru Budi? Orang Pilihan PDIP Gantikan Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI, Karier Mentereng
Heru Budi Hartono ditunjuk oleh raksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta gantikan Anies Baswedan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa Heru Budi Hartono? sosok pejabat DKI Jakarta yang ditunjuk gantikan Anies Baswedan sebagai penguasa di Ibu Kota Negara.
Heru Budi Hartono ditunjuk oleh raksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta gantikan Anies Baswedan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
PDIP telah meminta ke Presiden Jokowi supaya menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Pj.
Padahal ajang pemilihan umum (pemilu) baru digelar pada tahun 2024 mendatang.
Ternyata, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sudah akan berakhir.
Seperti diketahui, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022.
Sehingga, jabatan mereka akan diisi sementara oleh pegawai negeri sipil (PNS) eselon I sebagai Pj Gubernur.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Jokowi untuk menunjuk Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku pernah melontarkan nama Heru Budi Hartono kepada publik.
Meski belum mengenal dekat dengannya, namun Gembong mengetahui rekam jejaknya karena dia mantan birokrat Pemprov DKI Jakarta.
"Saya kenal kinerjanya. Mudah-mudahan, bisa mempercepat program yang selama ini tersendat, belum tereksekusi agar kue pembangunan bisa segera dirasakan warga Jakarta,” kata Gembong pada Rabu (13/4/2022).
Gembong menerangkan bahwa Pj Gubernur DKI idealnya dipegang oleh PNS yang paham tentang persoalan dan dinamika Jakarta.
Harapannya, Pj mampu meneruskan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum diselesaikan ketika menjabat sebagai kepala daerah selama lima tahun.
"Jadi perlu ada percepatan eksekusi terhadap program program nyata yang dibutuhkan masyarakat.
Misalkan bagaimana pengentasan banjir, terus pembangunan ITF dalam pengelolaan sampah yang telah puluhan tahun nggak pernah dieksekusi,” tutur Gembong.
