Kepung DPRD Provinsi Dengan Damai, Ini 14 Poin Tuntutan Aliansi Organda Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unjuk rasa ratusan mahasiswa Organisasi Daerah (Organda) SE Sulawesi Selatan, berlangsung tertib dan damai.

Tidak terlihat adanya aksi bakar ban ataupun saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga.

Unjuk rasa menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan berbagai persoalan sosial lainnya itu, berlangsung di depan DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (14/4/2022) sore.

Massa aksi yang sebelumnya silih berganti berorasi di bawah jalan layang (Fly Over) lalu menggelar longmarch ke DPRD Sulsel.

Lebih kurang sejam setelah tiba di depan gedung wakil rakyat Sulawesi Selatan itu, massa aksi langsung ditemui.

Ialah wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif yang keluar menemui massa aksi.

"Apa yang menjadi tuntutan dari adek-adek sekalian kami dari DPRD Provinsi Sulsel akan menyampaikan kepada pimpinan agar segera memproses," kata Syahruddin Alrif melalui pengeras suara.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman akan teruskan kepada DPR RI agar segera memproses tuntutan dari adek-adek," sambungnya.

Usai ditemui perwakilan DPRD Sulsel, massa aksi pun perlahan membubarkan diri.

Berikut 14 poin tuntutan yang disuarakan;

1. Mendesak bapak Jokowi-Ma'ruf untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk pasal-pasal yang dianggap tidak pro rakyat dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, ekonomi dan kebencanaan.

2.Mendesak bapak Jokowi-Ma'ruf untuk peduli dengan rakyat kecil dengan menstabilkan harga dan menjaga ketersedian bahan pokok kebutuhan rakyat.

3. Mendesak bapak Jokowi-Ma'ruf untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi menteri terkait.

4. Mendesak bapak Jokowi-Ma'ruf untuk menstabilkan kelangkaan dan harga BBM di Indonesia.

5. Mendesak bapak Jokowi-Ma'ruf untuk mencopot tiga kabinet kerja Indonesia maju yang dianggap mendominasi dalam kekuasan dan carut marut negeri ini: