Inilah Agenda Jokowi Setelah Aksi Mahasiswa 11 April 2022, Kini Presiden Tegas Soal Jadwal Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 tetap akan digelar.

Bahkan Jokowi telah menyusun agenda setelah aksi besar-besaran 1 April 2022. Rencana itu akan dilakukan hari ini, Selasa (14/4/2022).

Jokowi sudah meminta kepada para menteri atau pejabatnya supaya tidak ada lagi spekulasi di masyarakat terkait penundaan Pemilu tersebut.

Presiden RI dua periode tersebut memastikan Pemilu akan tetap dilagelar pada 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan."

"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/4/2022).

"Jangan sampai muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," lanjutnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah sepakat pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024.

Untuk mempersiapkan gelaran tersebut, Jokowi akan melantik Komisioner KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027.

Pelantikan anggota KPU akan dilaksanakan pada Selasa, 12 April 2022.

 “Pada 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024,” ucapnya.

Setelah pelantikan, Pemerintah segera membahas persiapan pemilu dengan KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, Presiden juga meminta agar penyelesaian payung hukum regulasi tentang pemilu dan pilkada serentak 2024 segera diselesaikan.

“Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan program ini bisa didetailkan lebih detail lagi.”

“Sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini, tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imran, memastikan tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni 2022.

Ia juga menyebut, pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024.

"Dengan sosialisasi ini, kita berharap pemahaman para peserta pemilu itu dapat lebih clear dan proses nantinya yang dimulai 14 Juni yang akan datang tidak mengalami kendala yang berarti," tuturnya.

Diharapkan, Pemilu serentak dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat mendorong konsolidasi politik di pusat dan daerah.

Pemerintah, lanjut Imran, juga berharap iklim politik membaik dengan pemilu serentak dan pilkada serentak.

Sehingga, pemerintahan pusat dan daerah bisa lebih efektif dan efisien, sebagaimana dilansir SerambiNews.com.

"Dengan proses yang berlangsung terkait pemilu dan pilkada serentak ini, pada bagian akhir kita berharap Indonesia akan semakin kuat di dalam menerapkan sistem presidensial," ucap Imran.

KPU Rencanakan Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Mulai 1-7 Agustus 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengungkapkan rencana pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 dimulai bulan Agustus 2022 mendatang.

Menurut Hasyim, dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU), tahapan pendaftaran parpol direncanakan pada 1-7 Agustus 2022.

“Sementara ini dalam draf PKPU tentang Tahapan Pemilu kami rancang bahwa pendaftaran parpol itu dilakukan pada 1- 7 Agustus 2022,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Mengenai penentuan waktu pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 ini, kata Hasyim, berdasarkan rujukan Pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia menyebut, aturan Pemilu 2024 masih sama seperti Pemilu 2019, yakni parpol peserta Pemilu 2024 ditetapkan selambat-lambatnya 18 bulan sebelum pemungutan suara.

Apabila pendaftaran dilakukan pada 1-7 Agustus 2022, maka KPU sudah bisa menentukan siapa saja parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.

"Di Pasal 179 ayat 2, penetapan parpol berdasarkan sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum pencoblosan," jelas Hasyim.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan ada sejumlah fokus pengawasan dan isu krusial yang akan dikawal Bawaslu selama proses pendaftaran peserta pemilu.

Fokus tersebut, di antaranya jalannya Sistem Informasi Politik (Sipol), pendaftaran parpol dan penyerahan data keanggotaan di kabupaten/kota, pengawasan verifikasi kantor, dan keterwakilan perempuan di tingkat nasional.

“Ini akan banyak terlihat baik dari verifikasi administrasi maupun verfikasi faktual,” katanya.

Luhut bikin Jokowi marah tapi tetap diberi jabatan baru

Keputusan Jokowi mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional menimbulkan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak.

Keputusan itu ditetapkan Presiden Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dengan bertambahnya tugas ini, semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang Luhut.

Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.

Belum lama ini Presiden Jokowi juga mengungkapkan amarahnya dalam sidang kabinet terkait wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Saat itu dia melarang para menterinya untuk membahas soal wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

 "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Salah satu menteri yang turut menyuarakan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Luhut Pandjaitan.

Sebelum Jokowi menyampaikan pernyataan melarang para menterinya membahas penundaan pemilu, Luhut pernah mengeklaim bahwa dia mempunyai big data mengenai 110 juta orang di media sosial yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Akan tetapi, Luhut menyatakan enggan membuka klaim big data itu kepada masyarakat.

Pembantu presiden yang turut menyuarakan wacana kontroversial itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Keputusan Jokowi mengangkat Luhut menjadi Ketua Dewan SDA Nasional memicu reaksi dari Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Menurut dia, keputusan Jokowi dengan memberi Luhut jabatan baru berbanding terbalik dengan sikapnya yang meluapkan amarah di sidang kabinet.

Menurut Kamhar, seharusnya Luhut mendapat teguran dan sanksi karena pernyataannya soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden turut membuat gaduh.

Dia mengatakan, hal itu membuat banyak kalangan mempertanyakan seperti apa hubungan antara Jokowi dan Luhut.

"Namun, belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapatkan promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?" kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).

"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik," lanjut Kamhar.

Sangat kuat

Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.

Ia pun mengambil contoh ketika Jokowi pernah memberikan pernyataan untuk menyetop ekspor, yang lalu beberapa hari kemudian Luhut membukanya kembali.

"Contoh, Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ujar Bambang.

Menurut Bambang, semua pihak pun bisa menilai sikap Luhut menyatakan hal itu karena memiliki kekuatan politik yang sangat kuat.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," jelasnya.

Sindiran Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai keputusan  Jokowi yang kembali memberi Luhut jabatan baru bisa dianggap sebagai sebuah sindiran bagi para elite partai.

"Penunjukan Luhut BP dalam berbagai posisi strategis terutama dalam hal-hal untuk mengatasi hambatan birokrasi juga dapat bisa dibaca sebagai bentuk sindiran presiden terhadap elite-elite partai di kabinet," kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Bawono mengatakan, ada kemungkinan saat ini elite-elite partai di kabinet boleh jadi dinilai oleh Presiden kurang memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi dalam rangka mempercepat dari akselerasi berbagai program pembangunan.

Maka dari itu, lanjut dia, Presiden lebih condong mendelegasikan tugas kepada Luhut.

Faktor lain yang membuat Jokowi lebih memilih Luhut untuk diberi jabatan baru terkait dengan hubungan mereka dalam soal bisnis.

Kemungkinan besar dari kegiatan bisnis itu sangat mungkin tertanam rasa saling percaya antara Jokowi dan Luhut melebihi elite politik lain.

"Dalam konteks itu wajar apabila saat ini Joko Widodo sebagai Presiden merasa sosok Luhut Binsar Pandjaitan bisa diandalkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di birokrasi," ucap Bawono.

(Tribunnews.com/Kompas.com)