Tuntutan Demo 11 April 2022 dan Kenapa Jokowi Harus Copot Luhut Pandjaitan, 'Kami Akan Terus Demo'

TRIBUN-TIMUR.COM - Mahasiswa Makassar dari Universitas Hasanuddin ( Unhas ), Universitas Muslim Indonesia ( UMI ), Universitas Negeri Alauddin Makassar ( UINAM ), Universitas Bosowa ( Unibos ), dan Universitas Muhammadiyah ( Unismuh ) sudah kepalang.

Mereka turun jalan demo mulai siang hari, Jumat (8/4/2022).

Mereka tak peduli dahaga di tengah terik matahari.

Puasa tak menghalang mereka meneriakkan 10 tuntutan di tengah jalan.

Kemacetan pun tak terhindarkan.

“Kami akan terus demo. Besok, kami akan turun dengan massa lebih besar lagi,” tegas Humas Forum Konsolidasi Mahasiswa Unhas, Khoirul Zaman mengatakan.

• Tuntutan Demo 11 April 2022: Nama-nama Menteri yang Mau Digulingkan, Bukan Turunkan Jokowi

Mahasiswa se-Indonesia telah sepakat untuk turun aksi bersama pada Senin, 11 April 2022.

Sejumlah orator meneriakkan pencopotan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan karena dianggap sebagai biang sejumlah masalah di negeri ini.

Tutup total

Kemacetan mulai terasa di Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Urip Sumoharjo, Jl AP Pettarani, dan Jl Sultan Alauddin, usai Salat Jumat, sekitar pukul 15.00 wita.

Beberapa kantor keluarkan kebijakan memulangkan lebih awal karyawan.

“Untung kami sengaja dipulangkan sebelum Salat Jumat sehingga tidak terjebak macet lagi,” kata seorang karyawan swasta yang bekerja di Tamalanrea, Makassar.

Jalan Urip Sumoharjo dikuasai mahasiswa Unibos dan mahasiswa UMI.

Kendaraan menumpuk di arah putar balik, tepat di depan kampus Unibos.

• Terungkap Tujuan Mahasiswa Demo Besar-besaran hingga 11 April, Bukan untuk Gulingkan Presiden Jokowi

Massa aksi secara bergantian melakukan orasi.

Mereka juga membakar ban di tengah jalan.

Ada enam bendara yang mereka bawa.

Bendera HMI yang berwarna hijau hitam, bendera warna ungu polos, bendera merah hitam, bendera biru kuning, bendera merah kuning, dan bendera ungu abu-abu.

Dalam aksi ini, mereka menolak masa jabatan presiden 3 periode. Selain itu juga menolak penundaan pemilu tahun 2024.

"Itu melanggar konstitusi kawan-kawan," teriak orator.

Mereka juga menyuarakan berbagai masalah yang dialami masyarakat.

Seperti kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar solar.

"Ini masalah utama di negeri kita. Padahal negeri ini penghasil kelapa sawit terbesar," kata orator.

Massa aksi kini telah menutup semua jalur fly over.

Jalan Sultan Alauddin dikuasai mahasiswa Unismuh.

Unjuk rasa di wilayah kekuasaan Polres Rappocini ini diselingi bakar ban dan saling dorong mahasiswa dengan polisi.

Aksi saling dorong itu terjadi saat mahasiswa hendak menutup full satu ruas jalan.

Upaya penutupan jalan dengan cara membentuk barisan simpul itu sempat dihalau polisi.

Pasalnya, dianggap akan memicu kemacetan panjang.

Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan hingga beberapa perwira polisi termasuk Kapolsek Rappocini Kompol Amrin Ambo Tang berhasil meredam suasana.

Polisi memilih mengalah dengan membiarkan mahasiswa menutup total satu jalur jalan Sultan Alauddin arah Gowa.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Terlalu banyak persoalan yang lebih penting daripada sibuk membahas penundaan pemilu. Misalnya persoalan minyak goreng yang langkah dan lain-lain," ucap seorang orator.

Selain itu, wacana penundaan pemilu juga kata pengunjuk rasa identik dengan upaya mengembalikan gaya kepemimpinan orde baru.

Sebab, kata orator, wacana penundaan pemilu itu sudah jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada.

"Ini menguarkan indikasi akan adanya mengulang orde baru. Sebab sangat jelas, penundaan pemilu ini bertentangan dengan konstitusi," kata orator.

Tuntutan BEM se-Indonesia 

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Senin (11/4/2022) lusa.

Dalam unjuk rasa itu para mahasiswa akan menyampaikan sederet tuntutan.

"Iya betulmemang kita merencanakan turun aksi kembali ditanggal 11 April," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal via pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (8/4/2022).

Ia menyebut aksi unjuk rasa kali ini merupakan lanjutan dari yang aksi sebelumnya yang pernah digelar pada 28 Maret silam.

Menurut Luthfi unjuk rasa ini digelar karena pada aksi sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Jokowi melalui Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengambil sikap atas poin-poin tuntutannya.

Namun ternyata hingga saat ini belum ada respons dari pihak Istana.

"Aksi ini lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya kami mengultimatum 6 tuntukan harus sudah dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu 14 hari. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari pihak Istana. Makanya kami menggelar aksi ini untuk menagih janji (Presiden Jokowi) pada aksi sebelumnya," kata Luthfi.

Hal senada dikatakan Koordinator BEM SI, Kaharuddin. Ia menjelaskan aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi sebelumnya pada 28 Maret 2022.

"Betul Mas, aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022. Bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kami selama 14 hari ini," kata Kaharuddin.

Beberapa poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa pada demo nanti, di antaranya menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertamax.

Kemudian, menuntut pemerintah membuat kebijakan harga bahan pokok di pasaran bisa lebih terjangkau.

BEM SI juga mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Tuntutan lainnya mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Kemudian mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Serta mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Terkait jumlah massa aksi, Luthfi mengatakan peserta aksi unjuk rasa berasal dari berbagai Universitas di Indonesia, mulai dari UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan STIEPER.

"Untuk estimasi massa mencapai 1.000 orang dari berbagai kampus di Indonesia," katanya.

Ia memastikan massa yang akan hadir nanti murni hanya dari gabungan mahasiswa. Tidak ada massa aksi elemen masyarakat lain yang akan mencampuri aksi tersebut. "Murni hanya dari mahasiswa saja, tidak ada (elemen lain)," beber dia.

Ihwal lokasi penyampaian aksi, Luthfi menyebut akan dilakukan di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Monas, Jakarta Pusat.

Namun kata dia, akan ada pembahasan konsolidasi oleh BEM SI kepada pihak berwenang untuk dapat menyampaikan aksi di depan Istana negara. "Masih coba kita konsolidasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang lain, tapi untuk sejauh ini kami masih ke Istana tujuannya," ucapnya.

Luthfi memastikan aksi nanti akan berlangsung damai. Namun, ia belum dapat memastikan hingga pukul berapa aksi tersebut akan berlangsung. Ia menyebut aksi akan selesai jika ada pihak Istana memberikan respons atas tuntutan mahasiswa.

"Dari jam 1 siang sampai selesai, iya betul (sampai pihak Istana menemui mahasiswa)," tukasnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Endra Zulpan mengaku pihaknya belum menerima permohonan unjuk rasa dari kelompok manapun, termasuk mahasiswa pada 11 April mendatang.

"Sampai hari ini Polda Metro belum menerima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata Zulpan kepada jurnalis, Kamis (7/4/2022) malam.

Zulpan mengatakan pada prinsipnya seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapatkan izin dari kepolisian.

Selain itu, panitia atau penyelenggara aksi harus menyampaikan pemberitahuan aksi maksimal 3x24 jam sebelum hari H.

"Namun sampai saat ini kami tidak terima dari kelompok manapun. Baik itu permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum atau kegiatan yang mengakomodir jumlah massa yang besar," ujar Zulpan.

Zulpan menegaskan jika kegiatan unjuk rasa tidak mengantongi izin kepolisian, kegiatan itu dapat dibubarkan.

"Segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," katanya.

Zulpan pun meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi seiring beredarnya pesan atau poster di media sosial. Terlebih dengan seruan demo serentak 11 April mendatang. Ia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

"Terkait flyer-flyer yang di media sosial saat ini yang mengajak kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," tutup Zulpan.

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Bogor, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar unjuk rasa di Istana Bogor, pada Jumat (8/4) kemarin. Aksi unjuk rasa yang diiniasi BEM se-Bogor ini membawa tagline 'Bogor Menggugat Istana'.

Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar menjelaskan, aksi ini membawa lima tuntutan utama. Lima tuntutan itu, sambung Rizki, ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami membawa lima tuntutan utama. Pertama, Jokowi harus buka suara terkait isu tiga periode, kedua kenaikan BBM, ketiga hapus UU terkait IKN, kemudian isu pajak, dan kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan," kata Rizki dikutip dari Tribun Bogor, Jumat (8/4/2022).(tribun-timur.com/tribun network/riz/fan/fik/dod)