Banyak Penerima Bansos di Pangkep Invalid, Pemkab Panggil 103 Operator Aplikasi Penerima Bantuan

Oleh karena itu, Disdukcapil dimohon bisa membuat pernyataan untuk mengeluarkan mereka berdasarkan hasil verifikasi faktual Dinsos.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Waode Nurmin
Humas Pemda Pangkep
Pemkab Pangkep mengumpulkan kepala seksi kesahteraan sosial (Kasi Kesos) dan operator SIKS NG dari 103 desa kelurahan karena disinyalir banyak Penerima Bansos yang Invalid 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengumpulkan kepala seksi kesahteraan sosial (Kasi Kesos) dan operator SIKS NG dari 103 desa kelurahan.

Hal ini dilakukan guna perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai Kantor Bupati Pangkep, Kamis (31/3/22).

Pertemuan bimbingan teknis (Bimtek) yang dibuka oleh bupati Pangkep diwakili oleh asisten I Pemkab Pangkep Herlina.

Kegiatan ini juga dihadiri Kadis Dukcapil Arisal Hasan dan Kadis Sosial Najemiah.

Asisten I Pemkab Pangkep Herlina, menerangkan, Bimtek yang dihadiri lengkap 103 kasi kesos, operator SIKS NG dan pendamping PKH diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat.

Sebab, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) berdasarkan hasil temuan BPK ditemukan penerima bantuan yang invalid.

Hal ini terjadi akibat adanya Ketidakseuasian antara nama dan NIK.

"Data Itulah yang akan dilakukan verifikasi kembali," katanya.

Oleh karena itu, Disdukcapil dimohon bisa membuat pernyataan untuk mengeluarkan mereka berdasarkan hasil verifikasi faktual Dinsos.

"Karena kalau mereka memang sudah mapan, harus keluar diganti yang lain lagi,"ucapnya.

Dia juga menyebut, pemkab Pangkep menargetkan meraih Universal Health Coverage (UHC).

"Kita sekarang berada di angka 94 %, Untuk mendapatkan UHC harus berada diatas 96 %. Jadi 2 % ini yang akan kita perbaiki untuk mendapatkan UHC terkait BPJS KIS ini,"tambahnya.

Sementara itu, Kadis Dukcapil Pangkep, Arisal Hasan menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk memadankan data kependudukan dengan DTKS.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved