Rudy Goni: Penundaan Pemilu 2024 Bisa Untungkan PDIP, Tapi Kami Menolak
Bagi Rudy, PDIP di bawah komando Megawati Soekarnoputri taat pada konstitusi yaitu masa jabatan presiden dipilih setiap lima tahun sekali.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/pdip-222222222.jpg){kind=small}
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan (DPD PDIP Sulsel) Rudy Pieter Goni menegaskan partainya menolak isu penundaan pemilu 2024.
Bagi Rudy, PDIP di bawah komando Megawati Soekarnoputri taat pada konstitusi yaitu masa jabatan presiden dipilih setiap lima tahun sekali.
Baginya isu penundaan pemilu 2024 bisa menguntungkan PDIP secara politik untuk memperpanjang kekuasaan.Â
Tetapi, kata Rudy, PDIP ingin merebut kekuasaan secara konstitusional.
Hal itu disampaikan Rudy dalam dalam Ngobrol Politik bertema Menatap Pemilu 2024 di Tribun Timur Sabtu (26/3/2022).Â
Ngobrol dipandu Kinan Aulia.
"Saya senang judulnya, ini menandakan Tribun Timur mendukung pemilu tetap dilaksanakan tetap 2024, saat ini banyak wacana di luar pemilu ditunda," katanya.
"Kami PDIP jelas menolak penundaan pemilu. Menurut kami konstitusi sudah mengatakan setiap 5 tahun sekali kita melakukan siklus pergantian kepemimpinan nasional," sambung Rudy.
Rudy mengatakan, kontitusi wajib ditaati dan dipatuhi.
PDIP sudah siapkan time skejul persiapan partai, mulai dari konsolidasi organisasi bergerak bersama mulai dari ranting, PAC, DPC, sampai tingkat DPD dan DPP partai.
"Kami siapkan diri, utamanya Agustus 2022 verifikasi parpol peserta pemilu," katanya.
"Kami siap dengan cara apapun, tentu sebagai partai pemenang pemilu, ini momentum bagi kami menguji kembali apakah PDIP masih bersama menurut pikiran rakyat," ujarnya.
Ini kesempatan bagi kita, setiap pemilu di situ dilihat apakah kita benar-benar bersama rakyat.
Kinan lalu menanyakan, bagaimana upaya penolakan PDIP di parlemen?
"Jelas sikap kami pertama konstitusi atur siklus kepemimpinan nasional lima tahun sekali, kedua kami jadi motor perubahan terbatas UUD 1945, tapi melihat kondisi ini kami menarik diri, jangan sampai perubahan UUD1945 ini ada penumpang gelap berkaitan misalnya masa jabatan presiden. Bagi kami konstitusi tidak bisa ditawar-tawar," kata Kinan.
