Catat Tanggalnya! GAPEKHI Sulsel Bakal Gelar Workshop Karang Hias

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gabungan Pengusaha Koral dan Ikan Hias (GAPEKHI) akan menggelar Workshop Karang Hias di Hotel Grand Palace, Makassar, Sabtu (26/3/2022) mendatang.

Workshop ini didukung sepenuhnya Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia (AKKII) yang akan diikuti peserta dari anggota asosiasi, eksportir, supplier, nelayan, dan masyarakat perikanan.

Ketua Pelaksana Workshop Sulkifli SPi MSi mengatakan, Workshop Karang Hias merupakan kegiatan yang menjadi program kerja tahunan dari pengurus GAPEKHI dan AKKII.

“Kegiatan Workshop ini adalah bagian dari program kerja pengurus GAPEKHI Sulsel dan didukung oleh AKKII. Jadi digelar tahunan,” kata Sulkifli via rilis, Jumat (25/3/2022).

Sulkifli menambakan narasumber yang akan tampil berasal dari unsur pemerintah mulai dari akademisi, aparat dari kepolisian, aparat dari angkatan laut, dan pemangku kepentingan di bidang perikanan dan kelautan serta pelaku usaha.

Workshop Karang Hias mengangkat tema Penguatan Kolaborasi Dan Sinergi Stakeholder Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Karang Hias yang Berkelanjutan.

Ketua GAPEKHI Sulsel Dr Mauli Kasmi SPi MSi, mengatakan dalam pelatihan diharapkan terjadi kolaborasi dan sinergi, dari teknologi, hukum, kebijakan pemerintah dan pelaku usaha.

“Terutama dalam menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya perikanan, utamanya dalam pemanfaatan karang hias ini,” ujar Mauli Kasmi.

“Sinergi dibutuhkan sebagai arahan umum mengenai cara-cara pemanfaatan karang hias alam dan hasil budidaya untuk tujuan perdagangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian,” jelas Ketua Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ini.

“Dari kegiatan ini, dapat pula dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan karang hias secara sustainable,” lanjutnya.

Kegiatan Workshop Karang Hias ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya, peningkatan devisa negara, serta untuk menjaga kelestarian terumbu karang.

“Rencana Prof Jamal (Rektor terpilih Unhas) sebagai keynote speakernya. Planning GAPEKHI tahun 2024 semua anggota sudah beralih pemanfaatannya dari alam ke karang hias hasil transplantasi atau budidaya,” kata Mauli.

Sementara itu, Ketua AKKII Dirga Putra Singkarru MSc mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab AKKII terhadap kelangsungan dan kelestarian karang hias di alam Indonesia.

“Salah satu cara yang dilakukan dan akan dijelaskan dalam pelatihan adalah sistem transplantasi atau budi daya. Aksi ini sebagai komitmen kerja dengan untuk kelangsungan hidup karang hias,” kata Dirga.

Dan semakin menarik, karena sistem budidaya dengan transplantasi ini mengedepankan keberlanjutan dengan melibatkan masyarakat.

Cegah Eksploitasi Berlebihan

Latar belakang workshop ini yaitu, keberadaan karang hias di dunia perdagangan internasional dimasukkan oleh CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora) sebagai kekayaan alam harus diperhatikan dan dipedulikan.

CITES memasukkan karang hias ke dalam Appendix II yang artinya, walaupun dalam perdagangan internasional adalah legal, namun harus dikontrol ketat secara internasional.

Mauli Kasmi menerangkan, hal itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat mengakibatkan punahnya jenis-jenis karang tersebut.

Pemanfaatan karang hias untuk tujuan perdagangan perlu diatur sebaik-baiknya agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebihan. Sehingga mencegah punahnya hewan tersebut dan rusaknya ekosistem terumbu karang secara menyeluruh.

Berkaitan dengan munculnya paradigma baru tentang pengelolaan terumbu karang harus berbasis masyarakat dan berkelanjutan, maka sebaiknya pemanfaatan karang hias juga harus melibatkan nelayan setempat.

Tak hanya itu, lanjut Mauli, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya karang hias membutuhkan informasi dalam upaya meningkatkan usaha dan strategi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

"Sekali lagi, sinergitas teknologi, hukum, kebijakan pemerintah dan pelaku usaha, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan pemanfaatannya,” pungkasnya. (*)