Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Emak-emak Bawa Panci & Wajan 'Serbu' DPRD Sulsel, Sebut Nama Presiden Jokowi

Pemerintah Indonesia tidak bisa berkutik dalam menghadapi segelintir orang super kaya atau oligarki yang menguasai perkebunan sawit

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Waode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM/Muslimin Emba
Aksi unjuk rasa emak-emak tuntut harga Minya goreng murah berlangsung di depan gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar Senin (21/3/2022) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Puluhan emak-emak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berunjukrasa terkait mahalnya harga minyak goreng.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung di depan gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar Senin (21/3/2022) siang.

Para emak-emak yang berunjukrasa hadir dengan berbagai perangkat aksi.

Seperti membentangkan spanduk bertuliskan, "Harga Minyak Goreng Naik, Oligarki Berkuasa= Rakyat Berkuasa"

Selain itu, beberapa dari mereka juga ada yang terlihat membawa panci alat masak dan wajan alat menggoreng.

"Harganya saat ini mencapai 23 ribu rupiah untuk kemasan 1 liter dan 48 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah untuk kemasan dua liter," kata jendral lapangan aksi, Wahida.

Menurutnya kenaikan harga komoditas pokok rumah tangga itu dipicu oleh adanya kebijakan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.

Aturan itu kata dia, merupakan respon atas terjadinya kelangkaan minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir di lapangan.

"Pencabutan aturan HET minyak goreng merupakan bentuk penyerahan harga komoditas pangan kepada mekanisme pasar," ujar Wahida.

Pemerintah pun dianggap gagal dalam mengendalikan harga dan ketersediaan komoditas pangan tersebut.

"Hal itu juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa berkutik dalam menghadapi segelintir orang super kaya atau oligarki yang menguasai perkebunan sawit dan produksi minyak goreng," ungkapnya.

Kondisi tersebut lanjut Wahida dianggap sebuah ironi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, Indonesia kata dia, merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

"Hanya saja, perkebunan sawit dan produksi minyak goreng Indonesia saat ini hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja," jelasnya.

Pihaknya pun mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat segera memulihkan harga dipasaran.

"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera menata ulang industri nasional, khususnya yang bergerak di sektor penyediaan kebutuhan pokok masyarakat," tuntutnya.

Unjuk rasa itu berlangsung damai dan cukup tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved