Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Gelar FGD Multi Stakeholder, LAPAR Sulsel Ingin Makassar Jadi Kota Toleran

Direktur Lapar Sulsel, Muhammad Iqbal Arsyad menyampaikan draft Rencana Perwali ini sebenarnya mulai dipikirkan ketika  melihat situasi Makassar

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Saldy Irawan
Muhammad Iqbal Arsyad
Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak rakyat (LAPAR) Sulsel, Muhammad Iqbal Arsyad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) bersama The Asian Foundation (TAF) mengadakan Focus Group Discucion (FGD) Multi Stakeholder di Hotel Aryaduta Makassar, Jl Somba Opu No 297, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Rabu (16/3/2022).

FGD ini mengangkat tema "Mendorong Pengesahan Draft Perwali RAD Pemeliharaan Kerukunan Dalam keberagaman Sebagai Produk Hukum Dalam Upaya Pemajuan Toleransi Di Kota Makassar"

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol  Makassar, Kepala bagian Hukum dan HAM Setda, Kepala Kementrian Agama Makassar, Forum Pembaruan Kebangsaan (FBK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, serta tim Penulis Perwali RAD Kerukunan dalam Keberagaman.

Direktur LAPAR Sulsel, Muhammad Iqbal Arsyad menyampaikan draft Rencana Perwali ini sebenarnya mulai dipikirkan ketika melihat situasi di kota Makassar.

Makassar merupakan kota yang heterogen, sehingga perlu adanya aturan tentang kerukunan.

Agar menghindari terjadinya gesekan dimasyarakat.

"Dua Lembaga Mitra pemerintah seperti Forum Kerukunan umat beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Makassar perlu dimaksimalkan lagi," ujar Muhammad Iqbal dalam rilisnya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (16/3/2022).

"Sehingga perlu ada regulasi untuk menguatkan mereka. Agar kota Makassar menjadi kota toleran bisa terwujudkan," lanjutnya

Disisi Lain, Kepala Kesbangpol Kota Makassar Zainal Ibrahim menyampaikan Rencana Aksi Daerah tentang penguatan Kerukunan di kota Makassar ini sangat penting.

"Jikapun ingin mendorong Perwali maka tidak masalah, tapi baiknya RAD diutamakan karena di RAD ada salah satu poin tentang pembentukan regulasi," ujar Zainal Ibrahim.

Forum Discusion Multi Stakeholder ini dipandu oleh dua fasilitator yaitu Syamsurijal Adhan dan Nawir.

Kegiatan ini banyak membahas upaya dalam menjaga kedamaian dari masyarakat heterogen di Kota Makassar.

Diskusi ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved