Wamen ATR/BPN RI Surya Tjandra Anggap Sulsel Area Pertumbuhan Baru Setelah IKN Pindah ke Kaltim

TRIBUN-TIMUR.COM- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra hadir langsung di Makassar menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Selasa (15/3/2022).

Hadir langsung seluruh perwakilan kantor pertanahan BPN dari 24 kantor Pertanahan di Sulawesi Selatan.

"Sulsel bagi kami merupakan titik pertumbuhan baru, kawasan ini sejak dari dulu menjadi kawasan tradisional dan sulsel menjadi efektif karna penghubung indonesia barat dan indonesia timur yang mempunyai posisi yang sangat strategis," kata Surya Tjandra.

Ia menyampaikan ada beberapa permasalahan di masa lalu yang terwariskan hingga saat ini.

"Ada tanah transmigrasi yang belum tersertipikatkan, ini merupakan tugas pemerintah selanjutnya ada peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial di kawasan hutan, tumpang tindih peruntukan untuk kawasan hutan dan non kawasan hutan dan juga terkait tambang dan ijin tambang dengan area penggunaanya sekitar 1,3 juta ha, masahnya ini ada 1/4 total dari luas wilayah di Sulsel," kata Surya.

Ia juga menganggap posisi Sulawesi Selatan saat ini sangat penting untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: 11 Desa di Bulukumba Jadi Target Sertipikat Tanah Gratis BPN Tahun 2022

"Disini akan bertambah kebutuhan, terutama lahan. Orang akan banyak bermukin dan pindah bekerja di sini," katanya.

"Kita juga tidak tau setelah ada ikn mungkin akan bertambah, tapi tantangan yang dan permasalahan harus cepat diselesaikan."

Sehingga, Surya Tjandra berharap Kantor Wilayah BPN bisa lebih tegas mengaitkan antara kerja kantor BPN yang biasa soal sertipikasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Jadi orientasi dampak yang diutamakan, orang yang dapat sertipikat berapa kesejahteraanya? Apakah sudah meningkat? selanjutnya penyelesaian peta indikatif tumpang tindih tadi, ini kalau tidak selesai ruang gerak pembangunan akan terbatas. Kasian potensi Sulsel," katanya.

Ia juga mendorong perbaikan manajemen dan tata kelola dengan meningkatnya kebutuhan nilai tanah.

"Penggunaan tanah kita jadi tahu dimana titik kebutuhanya. Kita pakai aturan hukum dan ketegasan pemerintah itu penting, kolaborasi antara kantor BPN wilayah daerah dan pemerintah daerah juga dunia usaha dan masyarakat secara umum," katanya.(*)

Baca juga: BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah di Makassar