BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah di Makassar

Berdasarkan laporan tersebut, polisi mengusut pemalsuan dokumen dan alas hak kepemilikan lahan eks Kebun Binatang Makassar.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Handover
Kepala BPN Makassar Yan Septedyas 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar berkomitmen berantas praktik mafia tanah di Makassar.

Salah satu langkah BPN, yaitu menertibkan dan melakukan pemeriksaan sertifikat bermasalah.

Komitmen BPN Makassar untuk memberantas mafia tanah ditunjukkan dengan pelaporan terhadap dugaan penggunaan dokumen tanah palsu untuk mengklaim lahan.

Kasusnya sementara proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).

Berdasarkan laporan tersebut, polisi mengusut pemalsuan dokumen dan alas hak kepemilikan lahan eks Kebun Binatang Makassar.

“Memberantas mafia tanah khususnya di Makassar komitmen kami. Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, perorangan, atau lembaga terkait dengan kepemilikan lahan,” kata Kepala BPN Makassar Yan Septedyas, Kamis (26/1/2022).

“Kalau ada pengunaan dokumen palsu kami laporkan ke polisi,” Yan menambahkan.

Diketahui, kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan lahan eks Kebun Binatang Makassar ditangani penyidik Polda Sulsel.

Informasi diperoleh menyebutkan BPN sebelumnya telah melakukan gelar kasus bersama penyidik Bareskrim Polri.

Dari hasil gelar perkara tersebut, dokumen terkait kepemilikan lahan Kebun Binatang Makassar yang diklaim dan laporannya sedang berjalan di Polda Sulsel sudah dinyatakan palsu.

Dalam proses penyidikan, sertifikat dan dokumen palsu terkait kepemilikan eks kebun binatan berdasarkan penetepan Pengadilan Negeri (PN) Makassar disita pihak kepolisian.

Penyitaaan sertifikat dan dokumen diduga palsu tersebut oleh pihak kepolisian terkait dengan penyidikan perkara pemalsuan dokumen kepemilikan lahan eks kebun binatang itu kemudian berbuntut panjang.

Pihak yang mengklaim sebagai pemilik sertifikat tanah justru melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan dan sementara berproses di PN Makassar.

“Proses hukum yang ditempuh kami hargai,” tegas Yan Septedyas.

Sementara Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar Hasrul Kaharuddin menyatakan dukungan kepada BPN dan Polda Sulsel memberantas mafia tanah di Makassar.

“Penguasaan tanah di Makassar harus ada kepastian hukum. BPN dan kepolisian harus bertindak tegas dengan menindak dan menertibkan sertifikat palsu yang beredar,” kata Hasrul.

Hasrul menegaskan KNPI sebagai representasi pemuda mendukung langkah kepolisian, kejaksaan, dan BPN dalam menegakkan aturan, termasuk memberantas kejahatan mafia tanah yang banyak merugikan masyarakat dan negara.

“Ini sikap kami,” kata Hasrul.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved