Duh, Pertumbuhan Ekonomi Maros Terendah Kedua di Sulsel

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros tahun 2021 berada posisi terendah kedua di Sulawesi Selatan. 

Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Maros masih diangka 1,36 persen. 

Dari hasil capaian persentasi pertumbuhan ekonomi, Maros menjadi yang tertinggi di Sulsel.

Pasalnya pada tahun sebelumnya, Maros berada di minus 10,87 persen, namun mampu tumbuh tahun 2021 hingga mencapai 12 persen. 

Baca juga: 4 Hari Digelar, 99 Rumah Terjual di Maros Property Expo

Baca juga: Petani di Maros Keluhkan Sulitnya Temukan Pupuk Subsidi, Chaidir Syam Keluarkan Ancaman

Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, dari sisi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 Maros juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Nilai PDRB Maros di tahun 2020 sebesar Rp 18,62 triliun, naik menjadi Rp 19 Triliun. 

“Tahun 2020 kita star itu diangka minus 10 persen. Nah tahun 2021 ini kita sudah plus, meskipun masih diangka 1,36 persen. Kalau dihitung dari pertumbuhannya yang minus itu kita mencapai 12 persen,” katanya. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun lalu dikarenakan adanya peningkatan signifikan dari dua sektor, transportasi dan pergudangan serta pertanian. 

Kedua sektor ini bahkan kenaikannya mencapai lebih dari 40 persen. 

“Tahun 2020 sektor transportasi dan pergudangan kita minus diangka 35 persen. 2021 naik drastis ke 0,25 persen. Itu karena Bandara kita sudah mulai normal dari efek pandemic. Nah sector lain juga di pertanian yang naik menjadi 8 persen,” terangnya. 

Disektor industri pengolahan, justru malah turun dari tahun 2020 yang minus 6,57 persen, turun lagi diangka minus 8 persen.

Hal ini disebabkan keberadaan industri seperti pabrik Semen Bosowa yang masih terimbas dengan Covid-19. 

“Kondisi kita tidak jauh beda di Pangkep. Semen Tonasa di sana juga belum pulih, hingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di sektor industri,” sebutnya. 

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Muh Najib menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi dasar untuk mengukur kinerja pemerintahan. 

“Jadi harus banyak aspek yang kita lihat. Ini kan secara makro dan banyak variable yang harus kita lihat semuanya. Seperti angka kemiskinan, rasio geni, pengangguran dan juga IPM,” sebutnya.