Pengelolaan Limbah PT Huadi Disorot
DPR RI Tinjau Pengelolaan Limbah PT Huadi yang Dikeluhkan Warga, Bupati Bantaeng Minta Petunjuk
Rusdi Masse menegaskan bahwa Kunjungan ini fokus pada persoalan limbah sesuai laporan masyarakat.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Muhammad Fadhly Ali
lihat foto
TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (19/2/2022).
Kali ini, fokus kunjungan mereka untuk meninjau PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), di Kecamatan Pajukukang.
Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin menyebut, PT Huadi merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan adanya masukan dari DPR RI mengenai tata kelola dan kebermanfaatan KIBA, khususnya PT Huadi bagi masyarakat Bantaeng.
"Agendanya fokus peninjauan KIBA khususnya di PT Huadi. Kami laporkan bahwa PT Huadi adalah industri smelter yang telah beroperasi dua tahun di Bantaeng," kata Ilham Azikin.
"Ini (PT Huadi) adalah salah satu tenan yang ada di KIBA. Dan KIBA masuk PSN," tambahnya.
Menurutnya, kunjungan Komisi IV DPR RI ke Bantaeng adalah sebuah kehormatan bagi daerah.
"Menjadi suatu kehormatan, tentunya kita butuh arahan dan petunjuk, sehingga tata kelola bisa sebaik mungkin. Sehingga Memberi kebermanfaatan, bukan hanya di Bantaeng, tetapi juga masyarakat di Sulsel," jelas bupati bergelar doktor pemerintahan ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse (RMS), menyebut bahwa kunjungan ini untuk memastikan secara langsung bagaimana persoalan limbah di PT Huadi.
Dengan ini, ke depan diharapkan adanya solusi atas persoalan limbah di perusahaan tersebut.
"Mudah-mudahan pertemuan ini bisa hasilkan solusi dan supaya tetap berjalan dengan baik," kata Rusdi Masse.
Rusdi Masse menegaskan bahwa Kunjungan ini fokus pada persoalan limbah sesuai laporan masyarakat.
"Adanya aduan masyarakat, terkait aroma, ini mengganggu, kawasan ini memang berdekatan dengan pemukiman," tegas Rusdi Masse.
"Sehingga kami turun langsung. Rekomendasinya seperti apa, makanya kami butuh ngecek di lapangan dan diskusi," lanjutnya.
Komisi IV juga meminta data dari PT Huadi terkait kebermanfaatan hadirnya perusahaan itu.
