Opini AM Sallatu: Tacit Knowledge Plus Anies Rasyid Baswedan

Tacit Knowledge
Oleh:  AM Sallatu
Pendidik dan Peneliti

Tulisan Opini AM Sallatu berjudul Tacit Knowledge ini dimuat juga di Tribun Timur cetak edisi Selasa, 25 Januari 2022, di halaman 15

TRIBUN-TIMUR.COM - Harian Kompas Sabtu, 22/01/22, menurunkan judul diatas, dalam rubrik mingguan Karier Experd, dan memberikan batasan bahwa Tacit Knowledge (TK) adalah kemampuan praktis dan intuitif seseorang untuk memecahkan masalah, berinovasi dan membuat keputusan-keputusan yang cerdas.

Malam sebelumnya, Jumat, 21/01/22, saya sempat berinteraksi langsung dengan sosok Anies Rasyid Baswedan (ARB) dalam sebuah acara dialog.

Saya mengapresiasi Anies Rasyid Baswedan sebagai seorang Kepala Daerah, yang tidak hanya fasih tetapi sekaligus piawai dalam mengemban fungsi pemerintahan melalui tulisan saya (Tribun Timur, Kamis, 03/06/21).

Tacit Knowledge dipandang sangat bermanfaat bagi seorang CEO di sektor privat, namun ternyata juga terwujud pada sosok Anies Rasyid Baswedan, bahkan saya anggap menerapkan Tacit Knowledge Plus.

Dalam kesempatan dialog saya ajukan dua pertanyaan dalam satu rangkaian.

Yaitu, apa jaminannya bahwa setelah Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI, fungsi pemerintahan yang diembannya akan kontinyu, dan apakah terpikirkan untuk mencatat semua kinerja positif yang dihasilkannya dalam bentuk semacam kumpulan praktek cerdas ?

Jawaban panjang Anies Rasyid Baswedan mengalir dengan amat runtut dan kaya akan pengetahuan.

Sebagaimana sudah sering diberitakan, betapa basis berpikir Anies Rasyid Baswedan sejatinya turun dari pemahamannya terhadap konstitusi Negara, terutama pilar kesejahteraan dan keadilan sosial.

Anies Rasyid Baswedan mengoperasionalkannya dalam mengemban fungsi pemerintahan di DKI.

Amat praktikal dan penuh kecerdasan. Suatu yang amat langkah di kalangan kepala daerah di tanah air, yang hanya lebih banyak fasih dalam pidatonya baik tentang fungsi pemerintahan maupun dan apalagi tentang jabaran praktikal arahan konstitusi.

Memang sungguh naïf untuk tidak mengakui bahwa bukan hanya realitas perkembangan fisik DKI yang banyak berubah dibawah kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan, melainkan juga dan lebih menarik lagi dalam implementasi tata kelola pemerintahan.

Anies Rasyid Baswedan mengawali dengan perspektifnya tentang RPJMD, yang memuat janji-janjinya saat kampanye Pilgub DKI, bahwa dokumen perencanaan ini bukan milik pemerintah daerah saja, melainkan milik daerah serta segenap pemangku kepentingan dalam hal substansi materinya.

Oleh karena itu, menurut ARB, sejauh mungkin masyarakat luas harus mampu dilibatkan dan terlibat dalam implementasinya dan dalam merajut realitas kinerjanya. Baik dalam teori maupun dalam ketentuan yang mengatur RPJMD memang seperti itulah sepatutnya.

Dalam hal inilah Tacit Knowlegde  memegang peranan secara mendasar.