Ini Alasan Kader Gerindra DKI Jakarta Sebut Ahok Tak Pantas Pimpin Ibu Kota Baru

TRIBUN-TIMUR.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut menjadi calon kuat menjadi pemimpin Nusantara ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Banyak yang mendukung karena Ahok dianggap punya pengalaman saat memimpin DKI Jakarta, namun banyak pula yang kontra.

Salah satunya dari Syarif, Wakil Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta.

Syarif yang juga anggota DPRD DKI sangat tahu bagaimana watak Ahok.

Menurutnya, Ahok tak pantas jadi pemimpin karena banyak omong, dan kerap omongannya memicu masalah.

“Dia sudah memenuhi kombinasi sebagai seorang Gubernur, yah seorang pengalaman banyak tapi kan punya rekam jejak yang kontroversi,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif pada Minggu (23/1/2022).

Syarif khawatir sosok Ahok yang sempat kontroversi itu justru malah menghambat proses pembangunan dan pelaksanaan IKN. Bahkan nama Ahok dianggap tidak memberikan kejutan (surprise) bagi semua pihak, karena memiliki kedekatan dengan Presiden RI Joko Widodo.

“Saya mengatakan tidak surprise, ya artinya buat apa sih menimbulkan polemik-polemik baru itu. Nggak perlulah, kita lagi konsentrasi pembangunan tapi diusulkan nama itu lagi kan nggak surprise menurut saya,” katanya.

Karena itu, Syarif berharap kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan sosok yang lebih tepat karena dia menganggap Kepala Otorita IKN Nusantara harus memiliki kemampuan di bidang pemerintahan yang profesional.

Dia meyakini banyak tokoh publik maupun pejabat di Indonesia yang memiliki kemampuan manajerial yang baik di bidang pemerintahan.

“(Sosok) bisa gabungan kombinasi, seorang yang profesional punya nilai plus, atau orang pemerintahan yang profesional harus dikombinasi dan ini kan berat. Ini kan (IKN) barang baru pilih orang tepatlah kombinasi tadi,” jelas syarif yang juga menjadi Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menghormati penyematan nama IKN Nusantara. Dia meyakini, Presiden Jokowi telah menentukan nama tersebut berdasarkan kajian yang mendalam dari para pakar bahasa dan sejarah.

“Pernyataan saya sih bisa diterima itu nama Nusantara, karena sudah punya kajian yah tidak mungkin buat nama secara gegabah itu, sehingga sudah ada kajian aspek-aspek yang dipertimbangkan. Jadi, ya bisa diterima sih nama itu,” ucap Syarif.

Sebelumnya, rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN. Setelah pengesahan itu, Pemerintah akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Ibu Kota Negara baru itu.