Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tenaga Honorer

Kabar Baik, Tenaga Honorer Akan Diangkat Menjadi CPNS di Tahun 2023

Tayang: Jumat, 21 Januari 2022 22:22 WITA

Editor: Muh. Irham

lihat foto

Kabar Baik, Tenaga Honorer Akan Diangkat Menjadi CPNS di Tahun 2023

istimewa

Ilustrasi tenaga honorer

TRIBUN-TIMUR.COM - Mulai tahun 2023, pemerintah pusat telah melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer di semua instansi. Aturan ini tercantum di Pasal 8 PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Seluruh instansi di pemerintah daerah diberi kesempatan hingga 2023 untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Selanjutnya, tenaga honorer ini nantinya akan diangkat menjadi CPNS.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce. Ia mengatakan, pegawai honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun, akan diangkat menjadi CPNS.

Lalu bagaimana caranya?

Untuk diangkat menjadi PNS atau ASN, pemerintah mewajibkan setiap pegawai honorer mengikuti seleksi.

"Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya," ujar Averrouce, Kamis (20/1/2022), dilansir Kompas.com.

Pengangkatan tenaga honorer bagi CPNS ini akan diprioritaskan bagi:

- Tenaga guru;

- Tenaga kesehatan;

- Tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan;

- Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Instansi yang Masih Merekrut Tenaga Honorer Bakal Dikenakan Sanksi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, satu di antara hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah (Pemda)

Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.

Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (Handout)

Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.