Terkait Mal di IKN Nusantara, Menteri PUPR: Anak Muda Lebih Butuh Teknologi Daripada Mal

TRIBUN-TIMUR.COM - Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Kalimantan Timur akan segera dimulai. Pusat pemerintahan yang baru ini akan mengusung konsep smart city dan green city.

Keberadaan pusat perbelanjaan untuk melayani masyarakat yang tinggal IKN tentu sangat dibutuhkan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengamini harapan besar tersebut.

"Pusat perbelanjaan tentunya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang tinggal di IKN Nusantara," ucap Alphonzus saat dihubungi Tribun Network, Kamis (20/1).

Ia menuturkan konsep pembangunan mal akan mengikuti grand design ibu kota negara yakni green concept. Namun, Alphonzus menekankan hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan pihak pemerintah.

Hal itu karena Peraturan Presiden mengenai Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru belum diterbitkan.

"Sampai dengan saat ini masih belum ada pembicaraan tentang hal tersebut," tukasnya.

Alphonzus menambahkan APPBI tengah fokus membantu pemerintah menahan penyebaran Covid-19 varian Omicron.

"Pusat perbelanjaan berharap Covid-19 varian Omicron tidak berdampak terlalu berat terhadap kondisi usaha seperti pada saat varian Delta yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu," tutur dia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia bersama dengan pemerintah sudah jauh lebih siap dalam menghadapi dan memitigasi penyebaran varian Omicron.

"Tingkat vaksinasi relatif sudah cukup tinggi bahkan pemerintah menargetkan 70 persen dari populasi sudah divaksinasi pada bulan Maret / April 2022," katanya.

Alphonzus semakin optimistis karena vaksin booster sudah dimulai sejak pekan ini.

Ditambah lagi BPOM yang telah memberikan izin penggunaan darurat atas obat Molnupiravir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat berujar terkait pembangunan pusat perbelanjaan di IKN.

Basuki menilai kondisi sekarang kaum muda lebih bergantung pada kemajuan teknologi dari pada keberadaan mal.

"Sekarang mal sudah pada tutup misalnya, karena dengan adanya teknologi. Mal sudah enggak perlu. Nah ini kotanya harus didesain seperti itu," ujar Basuki.

Menteri PUPR menegaskan keberadaan mal atau tidak nanti tidak bisa dipastikan oleh dirinya. Ia bertutur jawaban tersebut harus dituntaskan oleh desainer IKN terpilih.

"Belum tentu, pertanyaan-pertanyaan itu kan yang harus dijawab oleh desainer," ungkapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa optimistis pembangunan IKN baru dapat dilakukan dengan perhitungan cermat. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut sudah menyelaraskan materi Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Urban Design Ibu Kota Negara.

“Pembangunan IKN akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, hingga membuka jutaan lapangan kerja dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi,” ungkap Suharso.

IKN, menurut dia, akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung. Bappenas juga memastikan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan lingkungan dan konservasi kawasan.

Dari 256.000 hektar kebutuhan lahan untuk pembangunan dan penyangga IKN, 75 persen adalah untuk ruang hijau. Kemudian pembangunan di 25 persen sisanya juga menggunakan konsep forest city, di mana hanya ada ruang 65 persen (dari 25 persen) yang diperuntukkan bagi area utama istana negara.

Sedangkan pusat pemerintahan yang diperkirakan seluas 5.600 hektar. IKN juga disebut sebagai playground untuk menggerakkan ekonomi.

“Kita ingin melakukan ekonomi recovery, di dalam langkah ekonomi recovery tentu kita memerlukan sebuah playground bagi para pengusaha, salah satunya kita ciptakan itu di ibu kota negara yang baru,” ujar Menteri Suharso. (*)