SK Andi Sudirman Sulaiman Bocor Duluan, Sejumlah Fraksi DPRD Sulsel Ogah Paripurna

Bahkan ada yang meminta agar Presiden langsung melantik Andi Sudirman Sulaiman tanpa ada paripurna.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Abdul Azis Alimuddin
instagram prof andalan
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat menandatangani berita acara pelantikan di depan Presiden RI, Joko Widodo, tahun 2018 lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah terbit.

Hal itu berdasarkan Kepres Nomor: 9/2022 terkait pengesahan pemberhentian Gubernur Sulsel masa jabatan 2018-2023 dan penunjukan pelaksana tugas Gubernur Sulsel masa jabatan 2018-2023.

Dalam Kepres tersebut memutuskan bebrapa poin.

Yaitu, pertama mengesahkan pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel masa jabatan tahun 2018-2023.

Kedua, menunjuk Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel masa jabatan 2018-2023 sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Gubernur Sulsel masa jabatan tahun 2022-2023.

Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut Kepres ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepres tersebut dikeluarkan pada 12 Januari 2022, dan ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo.

Terkait hal itu Wakil Ketua Dewab Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Ni’matullah Erbe mengakui telah menerima surat tersebut dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg),

Tentang Surat Keputusan (SK) Presiden menyangkut pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel dan menunjuk Wagub Andi Sudirman Sulaiman sebagai pejabat sementera gubernur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 dan PP Nomor 12 Tahun 2018, maka DPRD Sulsel diberikan kesempatan sebagai sebuah mekanisme politik untuk mengusulkan gubernur definitif kepada presiden.

“Karena itu tadi secara mendadak karena agenda sangat padat dan sudah terjadwal sebelumnya melalui bamus, makanya kita mengadakan rapat konsultasi pimpinan,” kata Ullah sapaannya di gedung DPRD Sulsel, Rabu (19/1/2022) lalu.

“Jadi bukan rapat pimpinan ya, belum rapim ya, tadi baru rapat konsultasi karena kalau mau rapat paripurna mekanismenye diawali rapat fraksi dilanjutkan rapim, baru paripurna,” Ullah menambahkan.

Ketua Demokrat Sulsel itu menyatakan kemarin dilaksanakan rapat konsultasi, makanya bukan di ruang rapat, tapi di ruang kerja saya, kita panggil semua pimpinan komisi dan pimpinan fraksi untuk bicarakan bagaimana soal surat ini.

“Saya kira ini penting kita DPRD tidak akan jadi bagian yang menghambat, karena keberadaan gebernur definitif kebutuhan daerah, sehingga gubernur bisa secara leluasa dengan kewenangan penuh melaksanakan tugas-tugasnya,” jelasnya.

Biar bagaimana pun, lanjut Ullah ini proses politik, kita juga tunggu bagaimana pihak eksekutif menyikapi surat tersebut.

Beberapa fraksi hampir semua hadir atau lebih 50 persen belum setuju dilakukan paripurna.

Bahkan ada yang meminta agar Presiden langsung melantik Andi Sudirman Sulaiman tanpa ada paripurna.

Artinya karena ada persetujuan, agenda paripurna itu ada dua, satu pengumuman penetapan pemberhentian tetap Nurdin Abdullah sebagai gubernur dan pengumuman penunjukan Sudirman Sulaiman sebagai pejabat sementara Gubernur Sulsel.

Agenda pertama sifatnya pengumuman rapat paripurna, kemungkinan kita undang semua kepala daerah.

“Kita mau umumkan dua hal itu gubernur sudah berhenti secara tetap sebagai Pjs-nya Pak Andi Sudirman,” jelasnya.

Agenda kedua, persetujuan pengusulan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel defitif ini agenda kedua butuh persetujuan fraksi.

Jadi jadwal sudah padat, besok ada kunjungan pansus sampai hari Sabtu.

Hari Senin perjalanan komisi, Senin, Selasa Rabu.

Jadi kita sedang bicarakan cari jadwal tetap untuk itu.

“Itu sebabnya fraksi dan pimpinan komisi, mereka bilang tunggu dulu pak ketua, tapi sayakira ini butuh komunikasi saja,” kata Ullah.

“Kita belum bisa bentuk panitia khusus atau pansus karena agenda cuman dua, kalau fraksi mau usulkan, silakan bunyikan di paripurna supaya kami pimpinan punya dasar untukk agendakan itu,” Ullah menambahkan.

Terkait apakah Andi Sudirman butuh wakil gubernur atau tidak, kata Ullah itu juga menjadi satu soal, tapi pengusung saja belum bersikap apalagi kami (Demokrat) yang bukan pengusung.

“Kami ini cuman partai busung lapar saja,” katanya.

Undang-undang 23 itu tetapkan 10 hari kerja setelah tanggal penetapan pemberhentian harus ada rapat paripurna pengusulan, kalau DPRD tidak melaksanakn paripurna maka presiden bisa buat SK untuk menetapkan.

“Cuman ada soal serius, ini soal politik, ada legitimasi politik hilang, jadi tidak bagus juga presiden langsung tunjuk gubernur, tapi DPRD representasi rakyat Sulsel tidak respon itu, kan tidak bagus,” katanya.

DPRD Sulsel kata Ullah berharap dalam lima hari ke depan sudah bisa ditemukan kesepahaman sehingga DPRD sengaja rapat konsultasi mendadak.

“Kami berkepentingan mendorong supaya mekanisme ini jalan, tapi kita tidak punya kemampunan paksa fraksi-fraksi ikuti agenda itu. Rapat itu hampir setengah 4 berakhir 5.30 Wita,” katanya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved