SK Andi Sudirman Sulaiman Bocor Duluan, Sejumlah Fraksi DPRD Sulsel Ogah Paripurna

Beberapa fraksi hampir semua hadir atau lebih 50 persen belum setuju dilakukan paripurna.

Bahkan ada yang meminta agar Presiden langsung melantik Andi Sudirman Sulaiman tanpa ada paripurna.

Artinya karena ada persetujuan, agenda paripurna itu ada dua, satu pengumuman penetapan pemberhentian tetap Nurdin Abdullah sebagai gubernur dan pengumuman penunjukan Sudirman Sulaiman sebagai pejabat sementara Gubernur Sulsel.

Agenda pertama sifatnya pengumuman rapat paripurna, kemungkinan kita undang semua kepala daerah.

“Kita mau umumkan dua hal itu gubernur sudah berhenti secara tetap sebagai Pjs-nya Pak Andi Sudirman,” jelasnya.

Agenda kedua, persetujuan pengusulan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel defitif ini agenda kedua butuh persetujuan fraksi.

Jadi jadwal sudah padat, besok ada kunjungan pansus sampai hari Sabtu.

Hari Senin perjalanan komisi, Senin, Selasa Rabu.

Jadi kita sedang bicarakan cari jadwal tetap untuk itu.

“Itu sebabnya fraksi dan pimpinan komisi, mereka bilang tunggu dulu pak ketua, tapi sayakira ini butuh komunikasi saja,” kata Ullah.

“Kita belum bisa bentuk panitia khusus atau pansus karena agenda cuman dua, kalau fraksi mau usulkan, silakan bunyikan di paripurna supaya kami pimpinan punya dasar untukk agendakan itu,” Ullah menambahkan.

Terkait apakah Andi Sudirman butuh wakil gubernur atau tidak, kata Ullah itu juga menjadi satu soal, tapi pengusung saja belum bersikap apalagi kami (Demokrat) yang bukan pengusung.

“Kami ini cuman partai busung lapar saja,” katanya.

Undang-undang 23 itu tetapkan 10 hari kerja setelah tanggal penetapan pemberhentian harus ada rapat paripurna pengusulan, kalau DPRD tidak melaksanakn paripurna maka presiden bisa buat SK untuk menetapkan.

“Cuman ada soal serius, ini soal politik, ada legitimasi politik hilang, jadi tidak bagus juga presiden langsung tunjuk gubernur, tapi DPRD representasi rakyat Sulsel tidak respon itu, kan tidak bagus,” katanya.

DPRD Sulsel kata Ullah berharap dalam lima hari ke depan sudah bisa ditemukan kesepahaman sehingga DPRD sengaja rapat konsultasi mendadak.

“Kami berkepentingan mendorong supaya mekanisme ini jalan, tapi kita tidak punya kemampunan paksa fraksi-fraksi ikuti agenda itu. Rapat itu hampir setengah 4 berakhir 5.30 Wita,” katanya.(*)